jpnn.com - JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu menyatakan, ada sejumlah kementerian yang semestinya tidak dipimpin oleh kader partai politik. Kementerian yang seharusnya tidak dipimpin politikus itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, menteri dari kader partai rawan menggunakan kekuasaanya demi tujuan politik. Karena itu, kementerian yang vital bagi hajat hidup orang banyak sebaiknya tidak diserahkan kepada mereka.
BACA JUGA: Berani Pangkas Subsidi BBM, Jokowi Takut Rombak Kabinet
"Pokoknya untuk yang programnya jangka panjang sebaiknya menteri dari profesional," kata Said dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/6).
Selain itu, lanjut Said, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian juga sebaiknya tidak dipimpin kader partai. Tapi yang paling penting untuk dibebaskan dari pengaruh partai politik adalah Kementerian BUMN. "Kalau dipimpin orang parpol nanti rawan dibelokan," ucapnya.
BACA JUGA: PAN Sebut 15 Menteri Kabinet Kerja Perlu Diganti
Berdasarkan pengalaman Said, orang-orang titipan partai politik biasanya tidak berkualitas. Pasalnya, partai tidak memiliki mekanisme seleksi yang baik.
Said tentu tak asal cuap. Sebab, penilaian itu didasari pengalamannya selama menjabat sekretaris Kementerian BUMN.
BACA JUGA: Soal Revisi UU KPK, Ini Sikap Demokrat
"Saya terima hampir 1000 CV (daftar riwayat hidup, red) yang diusulkan oleh orang dekat kekuasaan untuk jadi komisaris dan direksi. Yang memenuhi kompetensi tidak sampai sepuluh persen. Seleksi orang-orang di parpol itu sangat rendah," pungkasnya.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabinet Jokowi Sejak Awal tak Menjanjikan
Redaktur : Tim Redaksi