jpnn.com - SERANG--Bakal calon gubernur petahana Rano Karno secara blak-blakan menginginkan calon pendampingnya berasal dari kalangan birokrat. Rano bahkan telah memanggil Sekda Banten Ranta Soeharta.
Sekda Banten Ranta Soeharta sendiri menyangkal dirinya merupakan sosok yang diinginkan Rano Karno untuk menjadi wakilnya. Hal itu disampaikan Ranta saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Kontes Ternak Kerbau dan Pameran Peternakan Provinsi Banten di Kawasan Banten Agro Tekno Park, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (7/9). “Memangnya saya nyalon? Birokrat kan banyak,” katanya.
BACA JUGA: Akhirnya..Demokrat Putuskan Pilihan
Saat ditanya apakah dirinya juga ditawari untuk ikut sekolah partai, Ranta menjawab : “Tidak. Kalau itu (sekolah partai,red) kan calon dari PDIP. Sudahlah jangan nanya-nanya itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Rano mengaku belum mengetahui siapa sosok yang bakal menjadi wakilnya. Tapi dia menginginkan pendamping dari kalangan birokrat. “Kalau saya boleh minta, dari kalangan birokrat. Karena Banten masuk dalam enam provinsi yang dalam pembinaan KPK,” jelasnya.
BACA JUGA: Korban Teror Sayat Paha di Bali Ternyata Model Seksi
Ketua Korwil Jabar-DKI-Banten DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan, rapat pleno yang dilakukan DPP PDIP pekan kemarin belum mengambil keputusan apapun. “Belum ada keputusan, tunggu saja,” katanya.
KPU Banten sudah bersiap menyelenggarakan pilgub. Sebanyak, 16.947 Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) akan diterjunkan ke-1.551 desa/kelurahan di seluruh Provinsi Banten pada 8 September-7 Oktober 2016. Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Banten Didih M Sudi pada acara rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih di Aula KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (7/9).
BACA JUGA: Bisa Menghilang, Licin Seperti Belut, Polisi Kesulitan
Disebutkan Didih, data sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir tercatat 8.023.955 pemilih, kemudian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) 7.513.718 pemilih dan Statistik Data Aktif Daftar Pemilih 8.824.350 pemilih. “Dalam waktu sebulan ke depan kita akan melakukan pencocokan dan penelitian,” kata Didih kepada wartawan usai acara.
Dijelaskan Didih, bahwa dari hasil sinkronisasi tersebut, dari DPT dan DP4 ada yang dihapus, seperti pindah domisili dan meninggal dunia. “Setelah hasil coklit ini kemudian akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemungkinan data tersebut bisa bertambah dan berkurang, termasuk juga pemilih pemula,” jelasnya.
Ada masalah pelik yang dihadapi KPU Banten. Data pemlih sebanyak 8.824.350 itu dicatat berdasarkan data KTP elektronik. Didih menuturkan, saat di lapangan PPDP nanti akan berkoordinasi dengan perangkat RT/RW untuk melakukan pengecekan secara door to door. “Berdasarkan data yang kami peroleh sekitar 894.757 warga Banten per Juni 2016 itu belum mempunyai KTP elektronik, dan itu problem yang harus segera dipecahkan,” jelasnya.
Menanggapi persoalan KTP elektronik, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengungkapkan berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI terdapat dua cara yang akan digunakan dalam pemutakhiran daftar pemilih. Yakni melalui KTP elektronik dan surat keterangan dari disdukcapil. “Tapi sekarangan masalahnya di lapangan masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik,” katanya. (tb/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bule Jerman Mengemis di Bali, 10 Fakta Ini Perlu Diketahui
Redaktur : Tim Redaksi