jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melaksanakan Konsultasi Publik II Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Suman Asra Supriono yang berlangsung di Ballroom Hotel Beston pada Selasa (22/8) itu untuk mengakomodir rencana pembangunan jangka panjang di Bumi Sriwijaya.
BACA JUGA: Dipimpin Wagub Sumsel, Upacara Penurunan Bendera di Griya Agung Dimeriahkan Marching Band
Dalam arahannya, Sekda Supriono berharap penyusunan kajian KLHS RPJPD bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sumsel dari berbagai aspek kehidupan.
"RPJPD yang dibahas hari ini harus mengakomodir pertumbuhan penduduk sampai tahun 2045. Mulai dari jumlah tenaga kerja, investasi yang masuk, ruang yang dibutuhkan untuk hunian masyarakat dan masih banyak yang lainnya," kata Sekda Supriono.
BACA JUGA: Refleksi HUTÂ ke-78 RI, Herman Deru Ajak Warga Sumsel Tingkatkan Toleransi
Untuk itu, dia meminta seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumsel aktif memberikan masukan sehingga menghasilkan regulasi yang bermanfaat.
"Kami berharap kajian KLHS ini mendapatkan rekomendasi yang lengkap," harapnya.
BACA JUGA: Pemprov Sumsel dan ILO Berkolaborasi Mempercepat Terwujudnya Transisi Energi Berkeadilan
Supriono menilai KLHS merupakan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pengelolaan suatu wilayah atau Kebijakan Rencana Program (KRP).
"Kami perlu kajian yang cukup luas untuk merumuskan ini, sebanyak 17 kabupaten atau kota menjadi domain dalam pembangunan sekala besar di Sumsel," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi