jpnn.com - Wacana relokasi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dimulai sejak pemerintahan Soekarno.
Wacana tersebut akhirnya mampu direalisasikan oleh Pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Tahun Politik, Sony Subrata: Wajar Jika ada Pihak yang Mengkritik Pembangunan IKN
Jokowi beralasan relokasi IKN menjadi mendesak dilakukan dikarenakan pentingnya pemerataan ekonomi di luar jawa dan semakin padatnya penduduk Jakarta.
Sebab, 58 persen produk domestik bruto (PDB) atau sederhananya perputaran uang ada di pulau Jawa.
BACA JUGA: Jumlah Perusahaan Asing yang Tertarik Investasi di IKN Terus Bertambah
Padahal, berbicara Indonesia bukan hanya pulau Jawa. Masih ada 17 ribu pulau lain yang berpenghuni manusia.
Di sisi lain, karena tidak meratanya populasi penduduk Indonesia.
Pemindahan IKN bukan hal baru dan pertama yang dilakukan oleh Indonesia.
Beberapa negara di dunia juga pernah melakukan relokasi ibu kota negara.
Ada Brasil, ibu kota negaranya pindah ke Rio De Janairo sebelumnya terletak di Salvador.
Meskipun pada akhirnya Pemerintah Brasil memindahkan ibu kotanya ke daerah kota Brasilia.
Pakistan sebelumnya di Karachi pindah ke Islamabad. Turki yang sebelumnya di Istanbul dipindahkan ke Ankara.
Begitu juga dengan Nigeria, sebelumnya ibu kota negara terletak di Lagos dipindahkan ke kota yang bernama Abuja.
Semuanya alasannya hampir sama: semakin padatnya jumlah penduduk dan pemerataan ekonomi.
Namun, tidak semua negara yang telah melakukan relokasi ibu kota berjalan mulus dan berhasil.
Beberapa contoh konkret terdapat negara yang gagal melakukan relokasi ibu kota pemerintahannya.
Sebut saja seperti relokasi Ibu Kota Australia ke Canberra yang tidak diminati oleh penduduk untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama.
Begitu pun dengan Korea Selatan, relokasi dari Seoul ke Sejong sejak 2012 tidak kunjung selesai sampai saat ini.
Myanmar juga mengalami hal serupa dikarenakan penetapan lokasi serta sektor pilihan pengganti pusat perekonomian menjadi pintu pembuka kegagalan mereka.
Terlepas dari fenomena keberhasilan dan kegagalan beberapa negara yang merelokasi ibu kota pemerintahannya, kita sebaga pemuda tetap harus optimis bahwa relokasi ibu kota akan berhasil dan maju.
Apalagi proses relokasi ini sudah berlangsung dan sudah mulai dibangun untuk perkantoran.
Mengutip peribahasa, ‘Sekali Layar Terkembang, Pantang Surut Ke belakang’.
Artinya, ketika keputusan telah diambil, maka seharusnya tidak ada lagi hal keragu-raguan.
Jadi, keputusan itu harus dijalani, meskipun menghadapi segala kendala yang menghadang.
Sebuah Momentum
Pemerintah Indonesia perlu memahami kajian berbagai aspek yang ada.
Agar pembangunan yang sudah berlangsung saat ini berjalan sesuai target yang sudah ditentukan.
Namun yang paling penting tentunya ke depan, tidak hanya sekadar bangunan yang pindah, tetapi Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi sister-nya Jakarta.
Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi magnet baru bagi penduduk Indonesia.
Relokasi ibu kota negara ke Kaltim tentu harus di-support oleh semua kalangan, termasuk pentingnya peran pemuda.
Semua penduduk di Kaltim mempunyai kewajiban untuk turut serta menjadikan relokasi ini sebagai momentum kemajuan.
Jangan sampai agenda besar ini terhambat hanya karena ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan proyek negara ini.
Semua pihak harus optimis akan kemajuan daerah Kalimantan Timur dan Indonesia umumnya.
Relokasi ibu kota pemerintahan ini harus dijadikan ‘turning point’ sekaligus sebuah ‘rebound’ akan kebangkitan dan kejayaan Indonesia ke depan.
Keberhasilan dari pembangunan ini menjadi sebuah jawaban terhadap pemerataan ekonomi yang semula jawa sentris menjadi nusantara sentris.
Tentunya juga akan terjadi trickle down effect yang dapat dinikmati oleh penduduk yang berada di pusat pemerintahan nantinya.
Lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar, employment multiplier akan meningkat terhadap pekerjaan swasta yang tercipta dari setiap penambahan pekerjaan di sektor publik.
Bukan tidak mungkin mimpi pemerataan ekonomi dan sebaran populasi ke luar jawa menjadi kenyataan.
Selain dibidang ekonomi yang berdampak positif bagi kemajuan Kaltim, bidang pendidikan juga akan terdampak.
Bukan tidak mungkin nantinya pemerintah akan fokus pada aspek pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.
Sebagai ibu kota negara, SDM-nya harus mencerminkan sebagai manusia yang berilmu, berkemajuan, dan modern.
Paling tidak, tingkat pendidikan warga ibu kota baru minimal lulusan perguruan tinggi.
Saat ini tingkat pendidikan di Kaltim masih rendah. Masih banyak anak putus sekolah di tingkatan SMA.
Data BPS Kaltim mencatat, angka putus sekolah SMA sederajat masih tinggi (Januari, 2023).
Selain itu, harapannya juga akan di bangun universitas-universitas terbaik sebagai simbol kemajuan dari ibu kota pemerintah Indonesia.
Selain pendidikan, banyak juga aspek lain yang akan terdampak positif.
Inilah sebuah momentum kemajuan yang harus disambut dengan baik oleh semua pihak terutama kalangan pemuda.
Membangun Paradigma Pemuda
Sejarah telah mencatat bahwa berkat perjuangan anak-anak muda, Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah.
Selain itu terdapat banyak peristiwa besar lainnya yang terjadi di Indonesia tidak luput dari peran anak muda.
Jika menengok ke negara-negara lain, Pemuda diberikan kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan pusat seperti posisi sebagai menteri.
Begitu pun di Indonesia saat ini, banyak anak-anak muda yang diberikan kepercayaan untuk mengisi pos-pos strategis pemerintahan.
Kita sebagai pemuda harus mampu mencontoh ruh perjuangan para pendahulu.
Sebab, pemuda merupakan backbone akan keberhasilan dan keberlanjutan ibu kota pemerintahan ke depan.
Sebagai aset bangsa, pemuda mempunyai peran yang begitu strategis dalam menyongsong kemajuan daerah Kaltim.
Cara pandang atau paradigma pemuda terhadap pemerintahan ibu kota baru harus lebih progresif dan berkemajuan.
Pemikiran dan cara pandang lama yang destruktif harus mulai ditinggalkan oleh pemuda Kaltim.
Gambaran tersebut harus menjadi refleksi bagi kita sebagai pemuda Kaltim untuk ikut serta menjadi bagian dari pembangunan masa depan bangsa.
Pemuda Kaltim secara khusus, harus proaktif dan mengambil bagian dari proses pembangunan ibu kota negara yang inklusif dan futuristik tersebut.
Mengingat pemuda Kaltim memiliki kedekatan wilayah dengan IKN sehingga ke depannya keterlibatan pemuda dalam pembangunan lebih masif dan senantiasa mengalami proses regenerasi. (***)
Abdul Muis
Sekretaris Jenderal DPP Barmuda
Ketua Umum Badko HMI Kaltim-tara 2018-2021
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi