jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Presidium Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suyanto sangat menyesalkan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyebut honorer yang gaji bulannya diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak akan diangkat menjadi CPNS.
Menurut Eko, pernyataan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Ditegaskan Eko, di PP Nomor 56 Tahun 2012 jelas diatur pengkategorian tenaga honorer berdasar sumber penggajian.
BACA JUGA: Golkar tak Mungkin Koalisi dengan PDIP
"Ringkasnya dalam PP 56 Tahun 2012 menjelaskan ada dua kategori honorer yaitu K1 dan K2. K1 adalah honorer yang sumber penggajian dari APBD/APBN.Sedangkan K2 sumber penggajian non APBD/APBN," ujar Eko kepada JPNN, Sabtu (15/3).
Karena itu, kata Eko, honorer yang digaji dari dana BOS masuk ketegori honorer K2 dan berhak untuk ikut diangkat menjadi CPNS.
BACA JUGA: Jokowi Belum Punya Visi Misi Capres
"FHI meminta agar Kepala BKN membuka kembali aturan PP 56 Tahun 2012 dan SE MenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 yang diikuti dengan SE MenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2012," beber Eko.
Sebelumnya, Sabtu (15/3), Kepala BKN Eko Sutrisno mengatakan, honorer yang diangkat menjadi CPNS sumber gajinya harus diambil dari belanja pegawai.
BACA JUGA: Ini Kiat Golkar Tandingi Ketenaran Jokowi
"Tanpa itu jangan berharap akan kita angkat. Sebab tidak mungkin seluruh honorer yang mencapai 650 ribu orang itu kita angkat semuanya karena di antara mereka pasti banyak yang palsu," kata Eko kepada JPNN.
Persyaratan itu, lanjutnya, mutlak dipenuhi karena dari laporan yang diterima BKN sebagian guru honorer dibayar dari dana BOS.
"BOS itu bukan sumber untuk pembiayayaan gaji honorer. BOS itu kan bantuan operasional sekolah untuk siswa dan bukan guru," tegasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar: Hasil Pemilu Banyak Disoroti Karena DPR Tidak Produktif
Redaktur : Tim Redaksi