jpnn.com - JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar malam ini (30/11) akan dibuka di Convention Center The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali. Acara itu akan dihadiri seluruh pengurus DPP, DPD I dan II serta organisasi sayap.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihak yang diundang dalam munas itu adalah pengurus yang legal sesuai AD/ART partainya. Itu pula sebabnya, Agung Laksono Cs yang membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar tidak masuk dalam daftar undangan.
BACA JUGA: Empat Kali Pemilu, Integritas Wakil Rakyat Tak Alami Perubahan
“Yang kita undang seluruh DPP Golkar. Kita tak tahu misalnya ada presidum atau tidak, yang tak legal tidak kita undang," kata Idrus di lokasi Munas, Minggu (30/11).
Idrus menegaskan, seluruh pengurus, kader dan ormas sayap Golkar wajib mensukseskan munas di Bali. Alasannya, munas itu merupakan hasil keputusan Rapimnas di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: MS Hidayat Mundur demi Muluskan Ical Jadi Ketum Lagi
Sebelumnya, Agung Laksono selaku pendiri presidium mengaku sudah sejak tadi pagi sedang di Bali. Namun, Wakil Ketua Umum Golkar itu mengatakan bahwa dirinya tidak akan menghadiri munas.
Bagaimana jika Agung muncul di munas? Idrus tak mempersoalkannya. "Tak masalah. Penyelenggara munas ini kan DPP, jadi sejatinya seluruh DPP Golkar hadir," ujarnya.
BACA JUGA: Agun Pilih ke Pangandaran Ketimbang Hadiri Munas Golkar di Bali
Namun demikian Idrus juga mengingatkan bahwa Golkar punya aturan yang harus ditaati seluruh kadernya. Menurutnya, pembentukan presidium jelas menyalahi konstitusi Golkar.
Karenanya jika kader maupun pengurus yang sudah menyalahi aturan partai tetap hadir di munas, maka hal itu menjadi kontradiksi. "Kalau mereka mendirikan presidium tak sesuai partai berarti inkosntitusional. Kalau masih seperti itu dan mau datang ke forum ini, mesti ada kontradiksi," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Islah atau Tidak, Munas Golkar Tetap Digelar
Redaktur : Tim Redaksi