jpnn.com, BEIJING - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengaku tertarik mempelajari upaya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sehingga mampu membangun negaranya dengan pesat yang dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Sekjen Anwar menilai salah satu faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pengelolaan SDM.
BACA JUGA: Raker di Bogor, Irjen Kemnaker Minta Auditor Tingkatkan Inovasi dalam Kegiatan Pengawasan
Ketertarikan Sekjen Anwar Sanusi tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Head Quarters Kementerian SDM dan Jaminan Sosial RRT di Beijing, Rabu (3/7).
Dalam kunjungan tersebut, Sekjen Anwar Sanusi diterima Jiang Wei selaku deputy director general, Wu Jingjing (director for bilateral cooperation), dan Xu Rihua selaku Director Level Officer for Bilateral Cooperation RRT.
BACA JUGA: Kemnaker Ajak Stakeholders Ketenagakerjaan Menyamakan Pemahaman Tentang UU KIA
"Dengan jumlah penduduk sangat besar dan pernah mengalami bonus demografi, Pemerintah RRT termasuk negara yang berhasil mengelola SDM-nya," kata Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (3/7).
Menurut Sekjen Anwar, dengan transformasi digitalisasi dan perkembangan manufaktur di RRT menjadikan pembangunan dan perekonomiannya berkembang sangat pesat hingga dapat menduduki negara dengan pertumbuhan ekonomi kedua terbesar di dunia.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah dan Dubes RI di Tiongkok Bahas Peluang Kerja Sama Ketenagakerjaan
Dia mengatakan Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 214 juta orang.
Sebanyak 149,38 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja, serta tingkat pengangguran 4,28 persen.
"Pemerintah Indonesia memiliki tantangan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya," ungkapnya.
Sekjen Anwar menegaskan pemerintah terus berupaya membenahi sistem ketenagakerjaan di Indonesia, di antaranya pengembangan Labour Market Information System yang lengkap, komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pemerintah juga mengembangkan pelatihan vokasi, dan meningkatkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk membantu kesesuaian kebutuhan pasar dan industri, serta mengembangkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
"Dalam upaya mewujudkan hal ini, kami melakukan penjajakan dengan negara lain untuk memperluas jejaring dan melihat potensi kerja sama dalam rangka pembangunan dan peningkatan sektor ketenagakerjaan di Indonesia," ujar Sekjen Anwar Sanusi. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi