jpnn.com, YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Ketenagakerjaan 2024 yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (31/1).
Pada Rakornas yang mengangkat tema 'Mempercepat Transformasi Pembangunan Ketenagakerjaan yang inklusif dan Berkelanjutan' dan terbagi dalam sesi diskusi panel pertama, panel kedua dan sesi breakout room itu muncul berbagai isu muncul.
BACA JUGA: Lewat Dialog Nasional yang Digelar Besok, Kemnaker Dorong Penguatan Kelembagaan BPVP
Di sesi pertama, di antaranya muncul isu pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
Salah satunya dilakukan melalui pelatihan vokasi yang didesain secara adaptif, agile, mengikuti perkembangan terkini serta tidak hanya pada kuantitas namun juga kualitas.
BACA JUGA: Lantik 16 Pejabat Fungsional Kemnaker, Sekjen Anwar Sanusi Sampaikan Pesan Penting
"Isu lainnya, yakni program dekonsentrasi atau tugas pembantuan dilakukan untuk memastikan kesetaraan antara pusat dan daerah. Karena itu, perlunya memastikan integrasi dalam perencanaan pembangunan," kata Sekjen Anwar Sanusi.
Isu di sesi kedua, lanjut dia, antara lain pentingnya untuk memastikan bahwa transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Apresiasi Gerakan 1.000 Pengusaha Mengajar yang Diinisiasi Apindo
Hal ini dimulai dari redesain pelatihan hingga penyesuaian pelatihan dengan potensi daerah sehingga meningkatkan angka kebekerjaan hasil pelatihan.
"Isu lain yang mencuat, yaitu tahun 2024 dana dekonsentrasi dalam pengujian K3 melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai K3. Karena itu, diharapkan kepada dinas meningkatkan kolaborasi dengan UPTD," terangnya.
Di sesi breakout room, isu tentang Project Transformation for Labor Market Flexibily (Project Listraf) yang akan memberikan kemudahan bagi BLK untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan, baik dari sisi supply maupun demand sebagai dasar pelaksanaan pelatihan vokasi.
"Proyek listraf akan dilaksanakan selama empat tahun, dan di tahun keempat sudah mendapatkan hasil penempatan," jelas Sekjen Kemnaker.
Dia menambahkan Rakornas digelar untuk membangun sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah sebagai salah satu langkah strategis reformasi tata kelola pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional harus dilakukan secara kolektif dengan berbagai macam stakeholder, termasuk pemerintah daerah.
"Sinergitas ini diharapkan dapat membantu terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan pusat dan daerah, serta tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi