jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno menyarankan agar para kepala daerah minta pendampingan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pemanfaatan anggaran negara. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar para kepala daerah tidak tersangkut kasus korupsi.
Eddy mengatakan hal itu seiring banyaknya kepala daerah hasil pilkada serentak 2015 yang baru saja dilantik. "Memang, tahun ini banyak kepala daerah baru yang belum memiliki pengalaman dalam penyerapan anggaran," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu (17/2).
BACA JUGA: Ketua MPR: Lawan Ajakan Bergabung dengan LGBT
Menurutnya, kepala daerah bisa minta bantuan KPK agar proses pemanfaatan anggaran tidak melanggar aturan. "KPK yang diminta asistensi agar mau mendampingi dan tidak menghambat anggaran asalkan sesuai peraturan berlaku," kata Eddy.
Selain itu Eddy mengatakan, dari lebih Rp 2000 triliun dana APBN 2016, ada sekitar Rp 770 triliun yang akan ditransfer ke daerah. Karenanya ia juga mengingatkan para kepala daerah yang baru saja dilantik agar segera memenuhi janji-janji saat kampanye.
BACA JUGA: Demi Honorer K2, Gerindra Dorong Revisi UU ASN
Ia menegaskan, jika penyerapan anggaran berjalan baik maka perekonomian pun akan tumbuh. "Jika anggaran tersebut bisa dipacu dan diserap efektif, ekonomi Indonesia dapat tumbuh signifikan," pungkas Eddy.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Mas Gatot Gunakan Uang SKPD Sumut untuk Sogok DPRD
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disiplin dan Kerja Cerdas Jangan Hanya Slogan
Redaktur : Tim Redaksi