jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut laporan terhadap capres bernomor urut tiga Ganjar Pranowo sebagai upaya membungkam suara kritis menggunakan instrumen hukum.
Konon Ganjar menjadi tokoh pertama yang menganggap DPR perlu menggunakan hak angket, demi menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2024.
BACA JUGA: Wajah Baru PDIP Doni Hutabarat Dipastikan Lolos ke DPRD Jabar
Setelah berbicara soal hak angket, Ganjar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso atas dugaan gratifikasi.
Menurut Hasto, laporan terhadap Ganjar terkesan dibuat-buat oleh seseorang yang terafiliasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
BACA JUGA: Junimart PDIP Mengkritisi MK soal Ambang Batas Parlemen
"Dugaan yang dicari-cari terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan itu, kan, juga memiliki afiliasi dari PSI," ujar alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Menurut Hasto, pembungkaman terhadap suara kritis tidak dialamatkan kepada Ganjar saja, melainkan juga menargetkan dirinya.
BACA JUGA: Soal Hak Angket, NasDem Sudah Jalin Komunikasi ke PDIP
"Termasuk terhadap saya, karena saya punya rekam jejak mengungkapkan kecurangan pemilu," ujar pria yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) itu.
Hasto mengatakan belakangan ini menyeruak kasus Harun Masiku yang dikaitkan dengan pria kelahiran Yogyakarta itu.
Menurutnya, temuan itu menjadi pertanda baginya sedang ditarget agar tidak bersuara kritis terhadap pemerintahan.
"Kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai Sekjen (PDI Perjuangan, red) dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam menargetkan saya," kata Hasto. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim KPK Berangkat ke Filipina Memburu Harun Masiku
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Aristo Setiawan