jpnn.com, JAKARTA - Pelantikan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan digelar bersamaan pada pertengahan Desember 2019.
Hingga kini, belum ada satu pun nama yang diketahui untuk disetujui Presiden Joko Widodo alias menjadi anggota maupun ketua Dewas KPK.
BACA JUGA: Nama-Nama Kandidat Dewas KPK Sudah di Tangan Jokowi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku yakin Jokowi akan mengambil keputusan terbaik dalam memilih anggota dan ketua Dewas KPK.
“Dewas KPK ranah eksekutif sehingga kami tahu Pak Jokowi akan mengambil keputusan terbaik,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (11/12).
BACA JUGA: Usut Kasus Pembunuhan Hakim PN Medan, Polisi Dalami Alibi Istri Jamaluddin
Menurut dia, dengan kewenangan yang begitu besar dan tanggung jawab menegakkan hukum berdasar prinsip keadilan dan kemanusiaan, maka tidak boleh ada intervenasi kepentingan politik terhadap KPK.
“Oleh karena itu kami percayakan kepada Bapak Presiden,” tegas politikus asal Yogyakarta itu.
BACA JUGA: Ini 4 Kriteria Anggota Dewas KPK Idaman Presiden Jokowi
Hasto juga mengaku tidak tahu siapa saja yang akan ditunjuk Jokowi menjadi anggota dan ketua Dewas KPK. Menurut dia, berdasar perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, presiden diberikan kewenangan untuk mengangkat anggota dan ketua Dewas KPK untuk periode pertama nanti.
“Kami tidak tahu karena itu ranah dan kewenangan yang diberikan UU KPK hasil revisi kepada presiden,” katanya.
Dia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menyodorkan nama untuk diangkat presiden menjadi anggota maupun ketua Dewas KPK. Hanya saja, Hasto berujar, PDI Perjuangan hanya memberikan garis politik bahwa KPK punya misi khusus untuk memberantas korupsi, tetapi melalui pencegahan untuk mendorong kerja sama dengan seluruh aparat penegak hokum.
“Ini demi membangun budaya hukum dalam menegakkan hukum di atas budaya hukum dan prinsip-prinsip keadilan bagi semua tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Hasto mengaku berdasar informasi yang diketahuinya dari media massa, memang ada sejumlah nama pimpinan KPK yang diusulkan sebagai dewas, namun keputusan akhir merupakan kewenangan penuh presiden.
BACA JUGA: Kenny Akbari Soal Pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin: Tak Mungkin Ibunda, Motifnya Apa?
“Presiden akan melakukan pertimbangan terbaik karena bagaimanapun korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy