jpnn.com, SIDOARJO - Wali murid di sejumlah sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, mengeluhkan pungutan liar oleh komite sekolah pada DPRD.
Tidak hanya biaya bangku dan pelaksanaan UNBK, ada juga pungli untuk pembiayaan pendirian gedung sekolah negeri.
BACA JUGA: 2018, Kemendikbud Pastikan SMA 100 Persen Gunakan UNBK
Padahal semua pendidikan negeri di Kabupaten Sidoarjo ditanggung oleh APBD.
Contohnya terjadi di SMP negeri 1 Taman, terkait pungutan di lingkungan sekolah yang dianggap wajar untuk kepentingan siswa.
BACA JUGA: SMPN Kota Bekasi Uji Coba UNBK
Di SMP negeri 1 Taman ini, penarikan uang sebesar Rp 250 ribu dengan alasan pembiayaan pengadaan komputer guna mendukung pelaksanaan UNBK.
Menurut wali murid, Slamet Budiono, sebelumnya saat kelas 8 anaknya pernah diminta untuk membeli laptop untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.
"Karena itu saya keberatan saat ada penarikan kembali uang untuk pengadaan komputer saat masuk di kelas 9," ujar Slamet.
BACA JUGA: Tahun Depan, Kemendikbud Targetkan 70 Persen Siswa UNBK
Keluhan tersebut langsung ditanggapi Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Beberapa kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo dipanggil untuk dilakukan hearing.
Dalam pertemuan itu komisi D memutuskan tiga rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah.
Ketiga rekomendasi itu yakni, melarang adanya pungutan untuk biaya bimbel, pengadaan komputer, serta study tour kepada siswa.
Jika hal tersebut dilakukan, maka dikhawatirkan pelakunya akan tersangkut masalah hukum. (pul/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target 70 Persen Siswa SMP Ikut UNBK
Redaktur & Reporter : Natalia