jpnn.com, JAKARTA - Kemendikbud manargetkan jumlah siswa SMP/sederajat yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun depan mencapai 70 persen. Tahun ini UNBK meng-cover sekitar 40 persen peserta ujian.
Sebagai gambaran, dengan persentase hanya 40 persen, UNBK jenjang SMP tahun ini menyasar 1,34 juta siswa.
BACA JUGA: Inilah Jadwal Unas 2018
Merujuk data itu, tahun depan diperkirakan sekitar 2,4 juta siswa SMP melaksanakan unas menggunakan komputer.
"Ada hal yang membuat saya optimis bahwa target 70 persen siswa SMP menjalankan UNBK. Tetapi ada yang membuat saya worry (khawatir, red)," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud Ari Santoso di Bogor kemarin (4/11).
BACA JUGA: Pengajuan Dana Rp 14 miliar Bakal Dibahas di Banggar DPRD
Dia menuturkan yang membuat optimis target 70 persen siswa SMP melaksanakan UNBK itu adalah, perbedaan jadwal Unas 2018 antara SMP, SMA, dan SMK.
Pemerintah memang belum mengeluarkan jadwal resmi Unas 2018. Tetapi berdasarkan jadwal sementara (tentatif), unas SMP berada paling akhir pada 23-26 April. Sementara jenjang Unas SMK digelar 2-5 April dan Unas SMA/MA dilaksanakan di 9-12 April.
BACA JUGA: 2018, Semua SMPN Kota Bekasi Sudah Terapkan UNBK
Dengan perbedaan atau jeda jadwal itu, Ari mengatakan siwa SMP yang di sekolahnya belum ada komputer dan internet, bisa numpang di SMA atau SMK terdekat. Tentunya di SMA atau SMK yang sebelumnya melaksanakan UNBK.
Ari mengatakan resource sharing seperti itu secara teori memang mudah dilakukan. "Tetapi urusan birokrasi di pemda yang membuat saya khawatir," katanya.
Mantan Kepala Pustekom Kemendikbud itu mengatakan, SMP berada di bawah naungan pemkab/pemkot. Sedangkan SMA dan SMK ada di bawah naungan pemprov.
"Pengalaman Unas 2017, ada yang lanjar dan belum lancar kolaborasinya," tuturnya. Diantara masalah yang muncul adalah, ketika siswa SMP menumpang UNBK di SMA atau SMK, jelas membutuhkan biaya.
Seperti untuk listrik, internet, sampai honor teknisi komputer. Nah Ari mengatakan ada pemprov selaku pengelola SMA dan SMK yang tidak bersedia keluar uang untuk operasional UNBK SMP.
Begitupula pemkab/pemkot ada yang tidak mau memberikan uang ke SMA/SMK untuk biaya operasional UNBK SMP.
Sampai-sampai ada pemkab/pemkot yang lebih memilih membeli komputer sendiri. Ketimbang keluar uang untuk biaya operasional UNBK yang menumpang di SMA/SMK.
Menurut Ari program membeli komputer untuk UNBK itu tidak jadi persoalan. Selama kegunaannya tidak hanya untuk UNBK saja. Tetapi juga untuk mendukung pembelajaran sehari-hari.
Dia berharap mulai saat ini sudah ada koordinasi antara pemkab, pemkot, dengan pemprov untuk persiapan Unas 2018 termasuk UNBK. Sehingga pelaksanaan UNBK bisa ditingkatkan semaksimal mungkin.
Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi mengatakan, unas berbasis kertas tetap masih digunakan.
Dia menyebutkan meskipun ada target 100 persen UNBK di jenjang SMA/SMK, tetap dipersiapan lembar soal unas.
Juga untuk jenjang SMP, bisa saja ditarget 70 persen UNBK. Tetapi logistik lembar ujian berbasis kertas juga tidak dibuat ngepres untuk 30 persen siswa SMP.
Supaya pendataan peserta Unas 2018 cepat selesai, diberharap sekolah-sekolah dan dinas pendidikan sudah mulai persiapan pendataan. Sehingga ketika masa pendaftaran nominasi peserta Unas 2018 dibuka, sekolah sudah siap datanya.
"Pendataan yang akurat cukup penting," katanya. Supaya bisa dipastikan berapa jumlah peserta UNBK dan unas kertas. Data ini juga terkait untuk persiapan percetakan naskah. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SMP dan MTs di 2 Provinsi Ini 100 Persen Ikut UNBK
Redaktur & Reporter : Soetomo