JAKARTA - Kebutuhan investasi untuk penyediaan air dalam empat tahun kedepan diperkirakan mencapai Rp 46 triliun. Sedangkan kemampuan pemerintah dari APBN untuk membiayainya hanya sebesar Rp11,8 triliun, sehingga dibutuhkan peran swasta sekitar Rp 34 triliun untuk terlibat di dalamnya.
"Para pengusaha, terutama yang senior, sampai saat ini kebanyakan masih tertarik pada sektor jalan. Oleh karena itu, pengusaha muda yang belum mengenal pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya air agar lebih mengenal karena sektor air juga menarik untuk diinvetasikan. Untuk mengetahui mengenai pekerjaan sektor air, silahkan berdiskusi dengan kepala dinas di masing-masing wilayah," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, Jumat (13/4).
Menurut Djoko, di dunia terdapat tiga hal krusial yang perlu penanganan yakni pangan, energi dan air. Sebagaimana telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni, pada 2015 Indonesia ditargetkan mencapai surplus beras hingga 10 juta ton.
Untuk itu, ketahanan pangan dan air harus menjadi prioritas untuk disediakan. Pengelolaan air baku untuk berbagai kepentingan umum menjadi hal yang pokok,"Termasuk bagaimana menyediakan air bersih untuk minum masyarakat, itu semua harus difikirkan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh," katanya
Semua pihak, kata Hermanto perlu mendukung pengelolaan air yaitu melalui pembangunan bendungan, waduk, jaringan irigasi, saluran drainase dan sistem pengendalian banjir menjadi upaya pemerintah untuk mengelola air agar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki potensi untuk menjadi negara besar secara ekonomi. "Indonesia kan diprediksi mampu menempati posisi 10 besar pada 2030 dan posisi enam besar pada 2050," ungkapnya.
Hal tersebut akan terwujud jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8 persen. Saat ini, pertumbuhan ekonomi baru mencapai 6,5 persen.
"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen Pemerintah mengeluarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan mengajak pihak swasta untuk berinvestasi membangun infrastruksur. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menetapkan koridor ekonomi untuk mengembangkan sumber daya unggulan di masing-masing koridor," lanjutnya
Kebutuhan investasi untuk penyediaan air dalam empat tahun kedepan diperkirakan mencapai Rp 46 triliun. Sedangkan kemampuan pemerintah dari APBN untuk membiayainya hanya sebesar Rp11,8 triliun, sehingga sisanya dibutuhkan keterlibatan pihak swasta.
"Dengan tingginya tingkat kebutuhan tersebut, saat ini pemerintah tengah menggenjot upaya menarik investor swasta untuk membiayai proyek air dengan menerapkan pola public private partnership (PPP), dengan pemberian jaminan investasi," ujar Kepala BPPSPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum), Rachmat Karnadi.
Kebutuhan investasi itu untuk mengejar penyediaan air bersih sebesar 68,8 persen sesuai mandat Millenium Developtment Goals (MDGs). Setelah target itu tercapai, pemerintah menargetkan cakupan layanan sudah mencapai 80 persen pada 2020.
Selanjutnya pemenuhan air bersih akan terus dilakukan di seluruh pelosok negeri, bukan hanya di perkotaan namun juga di desa-desa. "Langkah ini untuk mengejar target 100 persen agar seluruh masyarakat dapat terpenuhi layanan air baik berupa perpipaan dan non perpipaan pada 2025," sebutnya
Oleh karena itu, pihaknya juga tengah berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan lain seperti pinjaman perbankan, obligasi sekuritas maupun mekanisme legal lainnya yang berlaku di lembaga keuangan. Saat ini semua kajian sumber dana tersebut sedang dibahas dan kami harapkan bisa direalisasikan secepatnya.
"Telah diproses empat proyek dengan total nilai Rp 9,5 triliun. Meski belum terlihat pembangunannya, tapi setidaknya ada komitmen dari investor swasta," jelasnya. (wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Astra Sokong Program Bedah Rumah
Redaktur : Tim Redaksi