jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI Purn Agus Widjojo meminta pemerintah menjamin vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat sudah teruji dan aman.
Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi jangan sampai terjadi pemalsuan vaksin Covid-19 di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Mardani Meyakini Vaksin COVID-19 Memberi Sentimen Positif Bagi Perekonomian
"Pemerintah perlu menjamin vaksin yang diberikan aman, termasuk mencegah pemalsuan vaksin," kata Letjen TNI Purn Agus Widjojo, saat konferensi pers secara daring di Gedung Lemhanas di Jakarta, Selasa (22/120.
Lemhanas mengeluarkan pernyataan akhir tahun terkait bertajuk "Keluar dari Pandemi COVID-19, Menuju Pemulihan Ekonomi dan Harapan di Tahun 2021" yang menyoroti masalah vaksin, pendidikan hingga kekerdilan pada anak-anak.
Lemhanas juga meminta masyarakat dan para pemangku kepentingan mewaspadai vaksin yang beredar di masyarakat.
Menurut Widjojo, untuk memastikan keberhasilan program vaksinasi nasional, maka upaya memutus penularan Covid-19 harus dilakukan secara vertikal di bawah keputusan politik Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Jelang Reshuffle Kabinet, Ferdinand Berani Menyebut Beberapa Nama
"Dengan demikian segala sumber daya pemerintah yang tersedia, termasuk TNI dan Polri, bisa dimanfaatkan untuk memastikan program vaksinasi nasional berjalan dengan baik sesuai kaidah ilmu pengetahuan," tutur Widjojo.
Pihaknya memandang tahapan vaksinasi secara nasional harus diikuti upaya masif dari pemerintah pusat dan daerah mengingatkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan; menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M).
BACA JUGA: Munarman Dilaporkan, Aziz Yanuar: Enggak Ada Kamusnya FPI Gentar
Selain itu, kata Widjojo, kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga untuk mencegah lonjakan kasus atau serangan gelombang kedua, sebelum pandemi benar-benar berlalu.
Hal ini menurut pensiunan perwira tinggi TNI kelahiran Surakarta, 8 Juni 1947 itu, telah diberlakukan di negara-negara yang sudah memulai program vaksinasi seperti Amerika dan Inggris.
"Mereka memahami bahwa vaksin hanya mencegah si penerima terhindar dari Covid-19 tingkatan berat. Vaksin tidak menjamin (orang) bebas Covid-19 dan tetap bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya," jelas Widjojo.
Lemhanas juga memberikan masukan soal distribusi vaksin karena ini pertama kalinya pemerintah melakukan secara masif baik dari segi penerima, jangkauan wilayah dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Karena itu, vaksinasi harus dilakukan secara cepat dan efektif serta menjangkau populasi sampai di tingkat yang mampu menghentikan pandemi.
Berbagai hambatan yang mungkin timbul di lapangan juga harus diantisipasi. seperti infrastruktur distribusi, rantai pasokan vaksin, tersedianya tenaga kesehatan, integrasi data dan jadwal untuk suntikan pertama dan suntikan kedua, serta pertolongan terhadap kemungkinan munculnya efek samping akibat vaksinasi.
Sistem penelusuran, pemantauan, pelaporan dan evaluasi oleh tim ahli yang berkompeten di bidang masing-masing dan didukung oleh infrastruktur teknologi dan tim ilmuwan data harus dilakukan secara transparan dan berlangsung 24 jam setiap hari.
"Tujuannya agar program vaksinasi nasional ini dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan terus-menerus. Hal ini untuk memastikan program vaksinasi nasional meraih kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat," ujarnya.(antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam