jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan aspek kehalalan vaksin Sinovac asal Tiongkok, yang sedang diuji klinis perlu menjadi perhatian sebelum diedarkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum Nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof KH Ma'ruf Amin.
"Harusnya ini menjadi sikap dan komitmen sejak awal, bukan di akhir proses. Ini sangat penting, karena sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” kata HNW di Jakarta, Senin (31/8).
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Beri Kritik Agak Keras ke Pemerintah
Legislator yang beken disapa dengan inisial HNW ini menilai, kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam.
Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi penolakan dari konsumen yang mayoritasnya Muslim. Juga bisa menghadirkan keresahan sosial yang meluas, dan berujung kepada stress serta kepanikan. Sehingga tidak membantu upaya penyembuhan terpapar covid-19.
BACA JUGA: Menag Klaim Dapat Dukungan Wapres untuk Percepatan Sertifikasi Halal
”Arahan Wapres itu harus benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah dan Gugus Tugas Penanggulangan covid-19 sejak di awal proses, agar bisa kita dukung bersama,” tegas HNW.
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pengujian dan pengedaran vaksin Covid-19 di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh produk yang berasal dari satu pihak atau satu negara tertentu, seperti Tiongkok saja.
BACA JUGA: Kabar Menggembirakan dari Tiongkok soal Vaksin COVID-19, Semoga Cepat Rampung
“Selain harus dipastikan kemanjuran dari vaksin tersebut, jangan sampai Indonesia menggadaikan kedaulatan kesehatan warga kepada satu pihak, dalam hal ini Tiongkok. Padahal itu juga belum terbukti kemanjuran dari vaksin yang diproduksinya. Uji cobanya di Bandung juga belum menampakkan hasil apa pun” tuturnya.
HNW berpendapat, semestinya pemerintah tidak menggantungkan pemesanan vaksin covid-19 hanya dari satu negara tersebut. Sebab, Indonesia bisa memaksimalkan keberpihakan kebijakan dan anggaran agar secara mandiri bisa menemukan vaksin Covid-19 temuan pakar-pakar dalam negeri.
"Pemerintah juga perlu memaksimalkan kerja sama dengan beberapa negara yang telah mengumumkan temuan mereka dan kesiapan mereka bekerjasama dengan Indonesia untuk atasi pandemi covid-19,” pintanya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mencatat sudah ada beberapa negara – selain Tiongkok, yang menawarkan vaksin temuannya. Di antaranya ada Rusia dan Australia. Ada juga negara lain yang sudah mengumumkan proses penemuan vaksin covid-19 seperti Inggris, Korea Selatan dan Amerika Serikat.
"Ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Perhatian juga Ikatan Dokter Indonesia yang mengingatkan agar tidak terburu-buru dengan hanya membeli vaksin Covid-19 dari China yang uji cobanya di Indonesia masih fifty-fifty,” ucap wakil rakyat asal DKI Jakarta ini.
HNW menegaskan, upaya menjalin hubungan dengan berbagai negara di dunia tersebut merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia, yakni bebas dan aktif, sehingga tidak menciptakan blok ke salah satu negara atau kelompok di dunia.
“Jangan sampai Indonesia melupakan prinsip hubungan luar negeri yang bebas dan aktif, apalagi dengan menggadaikan kedaulatan bangsa dan negara kita ke pihak yang juga belum terbukti vaksinnya manjur dan cocok untuk Indonesia, serta belum terbukti juga kehalalannya," tandasnya.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam