jpnn.com, JAKARTA - Data produksi sejumlah komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, masih perlu dibenahi. Setelah kisruh beras akibat data yang tidak valid, rumput laut pun segera menyusul.
Produksi rumput laut diklaim berlebihan, tetapi pelaku industri pengolahan justru kesulitan bahan baku. Jika tidak dibenahi, data yang simpang siur tersebut akan selalu melahirkan kebijakan yang tidak tepat.
BACA JUGA: PISPI Sebut Beras Surplus, Pemerintah tidak Perlu Impor
Demikian seruan Asosiasi Industri Rumput Laut (Astruli) dalam sebuah diskusi internal di Jakarta, Kamis (18/1), menyikapi data yang simpang siur sehingga berdampak pada dunia usaha pengolahan dan industri rumput laut.
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum Astruli Soerianto Kusnowirjono, Wakil Ketua Umum Astruli Sasmoyo Boesari, Sekjen Astruli Arman Arfah, dan beberapa pelaku industri rumput laut. Astruli beranggotakan 21 pelaku industri dengan kapasitas sekitar 76 persen dari total produksi olahan rumput laut nasional.
BACA JUGA: Tolak Impor Beras, Zulhasan: Tak Adil Bagi Petani Lokal!
Soerianto dan Sasmoyo mengatakan fenomena data produksi beras yang tidak akurat, bahkan antarinstansi pemerintah, telah berdampak luas dalam kebijakan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada rumput laut dan berdampak pada beberapa aktivitas industri turunan rumput laut.
“Para pelaku industri pengolahan rumput laut merasakan hal yang sama terkait data produksi yang tidak tepat. Ini harus segera dibenahi agar tidak berlarut-larut,” kata Soerianto.
BACA JUGA: Tolak Impor Beras agar Petani Tak Menjerit!
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Sasmoyo, data produksi rumput laut terus meningkat. Namun, para pelaku industri pengolahan rumput laut justru kesulitan bahan baku. Jika produksi berlebihan seharusnya harga rumput laut turun di pasaran. Faktanya, terjadi kenaikan harga di beberapa sentra rumput laut sejak akhir 2017 lalu. Kenaikan harga itu karena pasokan rumput laut yang terbatas atau sedikit.
“Saat ini yang terjadi malah sebaliknya. Produksi diklaim berlebihan, tetapi harga rumput laut kering tetap tinggi. Biasanya harga berkisar sekitar Rp 9.000 - 10.000 per kilogram, tetapi sejak akhir 2017 lalu malah naik menjadi Rp 25.000 per kilogram. Ini kondisi yang sangat aneh. Kalau produksi berlebihan, harganya harus turun,” kata Presiden Direktur PT Indonusa Algaemas Prima ini.
Seperti diketahui, data produksi rumput laut kering dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2016 mencapai 1,1 juta ton dan ekspor sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 188.298 ton. Sedangkan pembelian oleh industri dalam negeri baru sekitar 135.000 ton sehingga ada kelebihan produksi pada tahun 2016 mencapai 776.702 ton rumput laut kering.
Data pembelian industri dalam negeri itu dihimpun Astruli. Pada tahun 2015, kelebihan produksi mencapai 778.129 ton rumput laut kering. Kekeliruan data itu sudah terjadi sejak tahun 2012 lalu.
“Dari data tersebut berarti ada kelebihan produksi yang sangat besar. Kalau dicari kelebihan produksi tersebut ada dimana, tidak ada barangnya? Jadi kemana jumlah rumput laut yang sangat banyak itu disimpan,” kata Jana Tjahjana selaku pakar dan peneliti rumput laut dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Menurutnya, data produksi yang keliru tersebut menyebabkan kebijakan terkait rumput laut pun bisa menjadi tidak tepat. Hal tersebut harus dibenahi sehingga Indonesia punya data rumput laut yang tepat dan kekeliruan selama ini bisa diatasi.
Sebelumnya, Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya mengatakan bahwa komitmen pemerintahan Joko Widodo untuk mengembangkan komoditas rumput laut sudah ditunjukkan sejak awal kepemimpinannya. Hal itu harus didukung dengan data yang akurat berdasarkan fakta lapangan sehingga kebijakannya tepat sasaran.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan Harga Beras Diprediksi Tidak Akan Berlangsung Lama
Redaktur & Reporter : Friederich