jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio Inded Arif menegaskan bahwa satu semester adalah usia yang cukup bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffe kabinet.
Baginya, kementerian yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyatlah yang paling utama harus didaur ulang.
"Kita lihat saja, sekarang rakyat makin susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua harga barang pada naik," tegasnya, kemarin.
Selain itu, Jokowi juga perlu untuk mengganti kementerian yang telah membuat jalannya hukum di negeri ini menjadi carut marut, yakni Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang tidak mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan Seskab Andi Widjojanto.
Sebab, selama ini kedua orang tersebut terkesan membiarkan konflik KPK dan Polri berlarut-larut. Sehingga tak jarang justru presiden Joko Widodo lah yang melakukan tindakan untuk menengahi.
"Bayangkan sekelas Presiden sampai turun tangan untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Lalu yang menjadi pertanyaan, Menkopolhukam dan Seskab kemana?" kata Agung.
"Layak kok mereka (Tedjo dan Andi) dievaluasi. Biar ini fair, dan masyarakat perlu tahu," ujarnya menambahkan. (dil)
BACA JUGA: Kata Mbak Eva, PDIP Tertekan, Bukan Menekan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Rute yang Akan Ditempuh Enam Orang Ini untuk Bergabung ISIS
Redaktur : Tim Redaksi