jpnn.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa honorer K2 (kategori dua) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, memang hanya diikuti sekitar 20-an orang. Namun, aksi mereka cukup merepotkan aparat lantaran mereka menyegel Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selama dua jam.
Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Papua Barat Richard mengungkapkan, penyegelan dilakukan sejak pukul 08.55 WIT hingga 10.55. Aksi ini dilakukan lantaran mereka minta diprioritaskan dalam rekrutmen CPNS 2018
BACA JUGA: Guru Honorer K2 Ancang-ancang Mogok Mengajar 1 Bulan
“Aksi penyegelan berakhir ketika kepala BKD menyatakan Bintuni belum mendapatkan formasi. Kami disuruh melihat sendiri di SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional) dan memang belum ada," kata Richard kepada JPNN, Kamis (20/9) sore.
Menurut Riichard, sekitar 5.000 honorer K2 se-Papua Barat tetap menolak rekrutmen CPNS 2018. Penolakan ini yang kedua kalinya dilakukan honorer K2.
BACA JUGA: Honorer K2 Bidang Apa Bisa jadi PPPK?
Dalam aksi pertama saat itu diterima wakil bupati Bintuni dan dinyatakan bahwa masalah K2 tetap diupayakan diselesaikan. Namun, sampai saat ini proses tersebut belum berjalan makanya ada aksi kedua.
“Honorer K2 se-Papua Barat terus bergerak, terrmasuk Sorong dan Manokwari. Masing-masing dengan caranya sendiri," ujarnya.
BACA JUGA: Honorer K2: Wajar Kami Menuntut Hak
Dia menambahkan, tidak semua menutup kantor BKD. Ada yang turun ke jalan saja sambil membawa spanduk. Ada yang mendatangi kantor bupatinya. Kalau yang nyata melakukan pemalangan hanya di Bintuni.
BACA JUGA: Guru Honorer K2 Ancang-ancang Mogok Mengajar 1 Bulan
"Intinya selama proses K2 belum terselesaikan sudah menjadi komitmen kami untuk tidak menerima formasi CPNS baru. Dan ini sudah didukung oleh DPRD maupun lembaga adat," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 72 Instansi Umumkan Formasi CPNS 2018 di SSCN
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad