Hingga pukul delapan Rabu malam (28/08) pada hari kedua pembukaan pendaftaran Pilkada 2024, tercatat sudah ada 21 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 212 pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan 36 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mendaftar ke KPUD di berbagai tempat di Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas persentase suara sah dalam pileg untuk bisa mengusung calon gubernur, wali kota, dan bupati, telah menyebabkan dinamika pilkada yang paling populer diikuti oleh publik.

BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Tim Indonesia Tampil Memukau di Pembukaan Paralimpiade Paris

Ambang batas yang turun memungkinkan partai politik bisa mengusung calonnya sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Di Tangerang Selatan, misalnya, PKS yang awalnya mendukung Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto kini beralih mendukung kadernya sendiri, Ruhamaben-Shinta, untuk Pilkada Tangsel.

BACA JUGA: Pilbub Serang Diikuti 2 Pasangan, 4 Partai Cuma Jadi Penonton

Partai PDI-P juga akhirnya bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernurnya sendiri, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta. 

Belum lagi Airin Rachmi Diany yang sebelumnya tidak didukung partainya, Golkar, di Pilgub Banten, bisa melanjutkan pencalonannya dengan dukungan PDIP.

BACA JUGA: Proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Dijaga Ketat

"Kalau kita lihat, putusan MK itu menjadi celah baru dalam kontestasi kita dalam memudahkan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calonnya. Selama ini parpol terbelenggu dalam aturan 20 persen kursi DPRD," ujar Heroik Pratama, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), seperti yang dilansir Tribunnews.com.

"Koalisi tetap bisa dibangun pasca Pilkada. Jadi saya kira ini menjadi aspek yang baik dalam pilkada kita, pemilih bisa diberikan alternatif pilihan," tambahnya.

Kejutan juga terjadi di Jawa Timur setelah pasangan calon jagoan koalisi 15 partai politik, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan saingannya yang diusung PDI-P, Tri Risma Harini-Sutiaji, ditantang oleh calon dari Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim.

Luluk yang kelahiran Jombang, Jawa Timur, dikenal sebagai dosen dan aktivis, sekaligus anggota DPR 2019-2024 Dapil Jawa Tengah IV. 

Namanya pernah mencuat saat ia menyebut Pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal yang pernah ia ikuti sejak reformasi dan mendukung wacana hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Kontestasi pilgub di Jawa Timur ini sekaligus menjadikan provinsi ini satu-satunya tempat dengan calon gubernur yang semuanya perempuan.

Tetapi mari kita tinggalkan pertarungan tiga perempuan di Jawa Timur, atau perang bintang mantan jendral TNI dan Polisi di Jawa Tengah, karena Pilkada 2024 tidak terjadi hanya di pulau terpadat di Indonesia ini.

Kami mencatat beberapa gambaran calon pemimpin dalam kontes pilkada di luar pulau Jawa yang mungkin tidak terlalu tersorot media selama ini.Pertarungan di luar Jawa: dari dinasti sampai korupsi

Hingga Rabu kemarin, ABC Indonesia mencatat sejumlah nama calon gubernur dan wakil gubernur di luar pulau Jawa yang diusung partai politik atau koalisi partai politik sebagai berikut: Golkar mengusung sembilan pasang cagub-cawagub, Partai Gerindra 13 pasang, PDI-P  22 pasang, Partai Demokrat sembilan pasang, dan PKS mengusung  31 calon gubernur dan wakil gubernur.

Salah satu pilkada di luar Jawa yang ramai diperbincangkan mungkin adalah Pilgub Sumatra Utara.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus (ditambah PKS, Nasdem, PKB, dan PPP) di Sumatra Utara mengusung Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, yang berpasangan dengan Bupati Asahan, Surya.

Selain kental tudingan politik dinasti keluarga presiden, pencalonan Bobby juga diwarnai isu korupsi setelah namanya dan istrinya Kahiyang Ayu, yang juga anak Presiden Jokowi, terucap dalam sidang dugaan korupsi yang menyeret Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Abdul Ghani menyebut istilah 'blok Medan' sebagai istilah yang dipakai untuk menyebut usaha pertambangan milik Kahiyang Ayu dalam pengurusan IUP di Maluku Utara.

Saat Bobby-Surya mendaftar ke KPUD Sumatra Utara, sejumlah spanduk bertulis "Selamat Datang di Blok Medan" terlihat terpampang di beberapa titik di kota itu, diikuti dengan aksi unjuk rasa Front Marhaenis Indonesia di depan kantor Wali Kota Medan menuntut aparat menangkap Bobby Nasution jika terbukti terlibat dalam kasus Blok Medan. 

Selain Bobby di Sumatra Utara, calon Gubernur Riau yang diusung Partai Golkar dan PKS, Syamsuar, juga tersandung kasus korupsi.

Syamsuar yang berpasangan dengan Mawardi Muhammad Saleh telah mendaftarkan ke KPUD Riau pada hari pertama pendaftaran calon kepala daerah, Selasa lalu.

Padahal, Gubernur Riau 2019-2024 itu masih berurusan Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi di BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak yang nilainya mencapai Rp40 miliar.

Akhir pekan lalu, juga muncul spanduk-spanduk di beberapa titik di Provinsi Riau berisi tuntutan agar Syamsuar diadili dan ditangkap.

Aroma politik dinasti dan korupsi juga mewarnai kontestasi di Kalimantan Timur.

Awal bulan ini, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Kaltim Menggugat mendatangi kantor KPK Jakarta.

Mereka mengklaim Mas'ud bersaudara telah menguasai provinsi itu, termasuk Rudy Mas'ud yang dicalonkan oleh Partai Golkar dan Gerindra sebagai calon Gubernur Kaltim bersama dengan Seno Aji.

Sang adik, Abdul Gafur Mas'ud adalah mantan Bupati Penajam Paser Utara 2018-2022 yang ditangkap KPK dan divonis 5,5 tahun penjara sebelum habis masa jabatannya, sementara kakaknya, Rahmad Mas'ud yang adalah Ketua DPD Golkar Balikpapan adalah mantan Wakil Wali Kota Balikpapan 2016-2021, menjadi Wali Kota Balikpapan 2021-2024, dan kembali maju di Pilkada 2024 untuk periode kedua.

Kakak Rudy lainnya, Hasanudin Mas'ud, adalah Ketua DPRD Kaltim yang akan berkontestasi di Pilkada Kutai Kartanegara 2024.

"Front Kaltim Menggugat menilai gurita dinasti politik di Kaltim harus dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh hukum," ujar Koordinator Front Kaltim Menggugat Fad Al Zihad kepada wartawan.

"Kami mendorong aparat hukum, khususnya KPK, tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Bani Mas'ud," tambahnya.

Pasangan Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw yang diusung Partai Demokrat mendaftar ke KPUD Sulawesi Utara sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, Rabu kemarin. 

Tetapi langkah Elly Lasut, yang juga mantan Bupati Kepulauan Talaud 2004-2009 dan 2020-2024, dipertanyakan sejumlah pihak, salah satunya perwakilan tokoh muda Minahasa.

"Dia [Elly Lasut], kami nilai hipokrit karena tersandung beberapa kasus-kasus korupsi. Seharusnya partai politik tidak mendukung dan mengusung Calon Gubernur yang pernah terlibat kasus-kasus korupsi," tutur perwakilan pemuda Minahasa, Carawala Massie kepada wartawan.

Sementara itu di Sulawesi Selatan, tujuh ketua partai politik mengantarkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPUD untuk mengikuti Pilgub 2024.

ASS adalah adik dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Adiknya yang lain, Andi Asman Sulaiman, juga akan maju sebagai calon Bupati Bone.

ASS akan berhadapan dengan Ramdhan 'Danny' Pomanto yang menjadi jagoan PPP, PKB, dan PDI-P di Pilgub Sulsel. 

Danny sendiri adalah Wali Kota Makassar selama dua periode, dari 2014 sampai 2024, dan kini istri Danny, Indira Yusuf Ismail, akan maju sebagai calon wali kota Makassar dalam Pilkada 2024.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Daftar ke KPU Kabupaten Bekasi, Dani-Romli Ingin Rangkul Semua Kalangan