jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Forum Peduli BUMN Romadhon Jasn mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap BUMN panas bumi, PT Geo Dipa Energi.
Atas putusan tersebut, potensi kehilangan pendapatan negara sebesar Rp 2,5 triliun dari rencana pengembangan dua PLTP bisa terselamatkan.
BACA JUGA: Disuntik APBN, 6 BUMN Malah Merugi
Karena itu Geo Dipa sudah siap untuk melanjutkan proses pembangunan PLTP Dieng dan Patuha. Namun, pembangunan tersebut menjadi terhambat karena terdapat ganjalan-ganjalan, salah satunya karena pemeriksaan perkara pidana ini.
"Kami mengapresiasi aparat hukum yang ikut berpartisipasi menyelamatkan keuangan negara, dalam hal ini BUMN. Tentunya kami berharap dengan penyelesaian kasus ini bisa membuat pengembangan emergi panas bumi makin menggeliat," ujar Romadhon di Jakarta, Selasa (12/9).
BACA JUGA: Kemenhub Dorong BUMN dan Swasta Kelola Pelabuhan dan Bandara
Romadhon mengharapkan semua BUMN bisa bergandengan tangan dengan aparat hukum untuk bersama-sama menyelamatkan keuangan negara dari potensi kerugian yang terjadi akibat bermasalahan hukum.
Sementara, Direktur Utama Geo Dipa Energi, Riki Ibrahim mengakui kasus tersebut sempat menghambat proyek kelistrikan 35 ribu Mw. Apalagi, Geo Dipa tengah menggenjot pengembangan dua PLTP yaitu Dieng Unit 2 dan 3 serta Patuha Unit 2 dan 3.
BACA JUGA: Genjot Sekuritisasi Aset BUMN, Jokowi: Bangun, Jadi, Jual
"Saat ini, Geo Dipa mengembangkan empat lapangan panas bumi yaitu lapangan eksisting Dieng dan Patuha yang masingmasing memiliki potensi 400 MW, dan dua lapangan yang baru saja ditugaskan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, yaitu WKP Arjuno Welirang dengan eastimasi potensi 200 MW dan WKP Candi Umbul Telomoyo potensi sebesar 100 MW," kata Riki.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Titipan Ganggu Keuangan Perusahaan BUMN
Redaktur & Reporter : Yessy