jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 tenaga teknis administrasi meminta pemerintah memberikan formasi kepada mereka pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.
Tidak tanggung-tanggung, Tobiin, honorer tenaga administrasi kesehatan di Kabupaten Brebes, Jateng, meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap adil.
BACA JUGA: Guru Honorer Minta Jokowi Turun Tangan Penuhi Janji Pemerintah Rekrut 1 Juta PPPK
"Pak Jokowi bagaimana nasib tenaga administrasi seperti saya yang sudah mengabdi di Puskesmas Kaliwadas Brebes selama 32 tahun?," kata Tobiin kepada JPNN.com, Senin (7/6).
Saat ini usia Tobiin 55 tahun. Itu berarti 3 tahun lagi dia akan pensiun sebagai honorer.
Andai tahun ini ada formasi PPPK untuk tenaga administrasi, Tobiin hanya bisa menikmati status aparatur sipil negara (ASN) sesaat.
Namun, dia mengaku tetap senang karena bisa merasakan gaji jutaan seperti yang dirasakan rekan-rekannya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes).
BACA JUGA: Jelang Laga Indonesia vs Vietnam, Egy Maulana: Kekalahan Itu Masa Lalu, Sejarah
"Saya sedih melihat teman-teman nakes perawat yang sudah menerima SK PPPK. Sementara saya belum," keluhnya.
Yang membuat Tobiin makin sedih, dia hanya lulusan SMA. Tenaga teknis yang dibuka rerata lulusan S1.
Dia membandingkan dengan penyuluh pertanian yang lulusan SMA ternyata bisa diangkat menjadi PPPK hasil rekrutmen Februari 2019.
"Apa bedanya kata dengan tenaga administrasi lulusan SMA. Ini pemerintah kok enggak adil banget. Pemerintah sepertinya hanya melihat tenaga guru dan kesehatan," ujarnya.
Tobiin menilai, pemerintah sebenarnya tahu tenaga administrasi di sekolah dan di setiap Puskemas adalah honorer.
Anehnya, pengabdian mereka disepelekan dengan alasan tenaga administrasi melimpah. Padahal faktanya, tenaga administrasi ASN tiap tahun makin berkurang.
"Di Brebes ada sekitar 70 tenaga administrasi kesehatan dari honorer K2 yang belum diangkat PPPK," tandasnya. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad