jpnn.com - Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat meminta pemerintah segera memperjelas rencana rekrutmen 1 juta PPPK 2021.

Dia mengingatkan jangan sampai guru honorer mengonsumsi informasi hoaks.

BACA JUGA: CPNS 2021 Tanpa Formasi Guru, Target 1 Juta PPPK Gagal, Kapan Masalah Honorer Tuntas?

Menurutnya, guru honorer sangat menunggu momentum rekrutmen PPPK terbesar sepanjang sejarah Indonesia ini.

"Terbuka saja ke publik, enggak usah menyembunyikan fakta sebenarnya," kata Rizki kepada JPNN.com, Senin (7/6).

BACA JUGA: Pesan untuk Bu Titi: Mana Janji Perjuangkan Honorer K2? Banyak yang Kecewa

Dia menyebutkan ada beberapa hal yang membuat seluruh guru honorer kecewa kepada pemerintah atas rencana rekrutmen 1 juta guru PPPK.

Pertama, ujar Rizki, belum ada kepastian kapan pendaftaran seleksi PPPK guru akan dimulai.

BACA JUGA: Formasi PPPK 2021 Sedikit, Ada Daerah Mundur, Bu Titi Menginstruksikan Honorer K2 Melakukan Gerakan

Sampai akhir Mei 2021, Badan Kepegawaian Negara mengumumkan bahwa seleksi guru PPPK belum dibuka.

BKN juga belum memastikan lebih lanjut kapan seleksi itu segera dilakukan.

Kedua, lanjut Rizki, formasi guru PPPK tidak mencapai target 1 juta kuota yang disediakan pemerintah pusat.

Menurutnya, dia hanya terserap sekitar 50 persen saja untuk formasi guru PPPK.

Hal ini terkendala karena pemerintah daerah tidak mengajukan kuota yang sebesar-sebarnya sesuai dengan kebutuhan guru.

"Apakah masalah anggaran pusat atau daerah yang masih menjadi polemik hingga saat ini?" tanya Rizki.

Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan kuota sebesar 21 ribu formasi untuk alokasi guru PPPK 2021.

Namun, ujar Rizki, yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo justru berkurang, yaitu sebanyak 16 ribu formasi guru PPPK.

Selain itu, kata dia, Provinsi Jambi mengajukan 10.483, yang ditetapkan menPAN-RB hanya 179 formasi guru PPPK.

Kabupaten Garut mengusulkan kebutuhan guru PPPK sebanyak 8.801 yang ditetapkan hanya 196.

Ketiga, Rizki menambahkan, tidak adanya formasi untuk mata pelajaran (mapel) tertentu, misalnya formasi bahasa daerah.

"Bagaimana Mas Menteri (Mendikbudristek Nadiem Makarim) bisa menjamin semua guru honorer bisa mengikuti tes PPPK sedangkan formasinya saja tidak ada," kritik Rizki.

Keempat, lanjut Rizki, aturan petunjuk teknis rekrutmen guru PPPK 2021 yang belum diterbitkan dalam PermenPAN-RB hingga saat ini.

Akibatnya, para calon peserta PPPK masih bingung bagaimana aturan teknisnya untuk mempersiapkan seleksi tersebut.

Rizki meminta Mendikbudristek Nadiem merealisasikan janjinya yang selalu disampaikan dalam rapat bersama Panitia Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN Komisi X DPR RI bahwa guru honorer dalam tes PPPK cukup bersaing dengan dirinya sendiri.

"Bagaimana ini bisa direalisasikan bila formasi saja berkurang dari jumlah kebutuhan yang seharusnya," tegasnya.

Dia berharap pemerintah pusat secara terbuka memberikan kepastian terkait permasalahan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diminta buka suara memberikan arahan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana,
agar bisa merealisasikan rencana rekrutmen 1 juta guru PPPK 2021 dan tidak merugikan hak para guru untuk mengikuti seleksi.

Sebab, pemerintah pusat melalui Surat Kemenkeu No. S-46/PK/2021 bertanggal 31 Maret 2021 terkait Perhitungan Anggaran PPPK dalam DAU TA 2021 bahwa jumlah formasi PPPK guru dalam alokasi dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 19,40 triliun.

"Merdekakan semua guru honorer di Indonesia agar masalah ini tidak berkelanjutan di tahun berikutnya," pintanya.

Dia mengimbau pemerintah pusat dan daerah serius menangani tata kelola guru agar supply and demand seimbang sesuai dengan kebutuhan.

"Merdeka Belajar akan terwujud kalau semua guru juga merdeka akan status kepegawaian, kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pengembengan profesi guru," pungkasnya. (esy/jpnn)

 

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Sri Honorer K2 Kaget Pagi-pagi Dihubungi Polisi, TNI, dan Pak Kadis, Ada Apa?