jpnn.com, JAKARTA - Seluruh elemen mata rantai industri hasil tembakau (IHT), yang tergabung dalam Masyarakat Pertembakauan Menolak Cukai secara tegas menolak rencana kenaikan cukai hasil tembakau atau cukai rokok 2022.
Pernyataan penolakan kenaikan cukai rokok tersebut disampaikan secara resmi oleh gabungan elemen mata rantai IHT, dalam aksi penyerahan pernyataan sikap bersama, kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (20/9).
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno berharap pemerintah bisa melihat realitas di lapangan, di mana para petani tembakau sedang berjuang bertahan di masa pandemi dan menghadapi tantangan kondisi iklim yang sulit.
Menurutnya, faktor alam telah membuat hasil panen tembakau tahun ini tidak maksimal. Ditambah lagi serapan hasil tembakau petani belum sesuai harapan dan terancam merugi.
BACA JUGA: Akui Pernah Jadi Mualaf, Sophia Latjuba Bikin Heboh Netizen Lantaran Pakai Kalung Salib
“Kami mohon jangan kondisi para petani tembakau dipersulit dengan kenaikan cukai. Petani sebagai hulu IHT akan semakin terpuruk bila cukai dinaikkan lagi,” ujar Soeseno.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) SPSI Sudarto mengungkapkan industri selama hampir 10 tahun terus turun.
BACA JUGA: Anak Usaha PT PP Lakukan Pemancangan Tiang Pertama Proyek SPAM Lintas Kota
Pemerintah diminta memberi perhatian serius untuk menyelamatkan industri padat karya ini dan tidak hanya fokus pada kepentingan pendapatan negara melalui kenaikan cukai.
“Pemerintah harus paham dan peduli korban sesungguhnya dari kebijakan kenaikan cukai selama ini adalah buruh tani dan buruh rokok. Tolong bantu selamatkan mata pencaharian kami dengan tidak menaikkan tarif cukai 2022, lindungi industri padat karya,” tutur Sudarto.
Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) juga berharap pemerintah menunda kenaikan cukai. Di masa pandemi, para pelaku koperasi retail dan UMKM retail sedang berupaya menyembuhkan kondisi ekonomi.
“Saat ini adalah situasi yang tidak mudah bagi para peretail koperasi dan UMKM. Kami sedang mencari keseimbangan ekonomi. Posisi kami akan semakin lemah dengan kenaikan cukai rokok yang selama ini punya kontribusi 20%-25% terhadap omset penjualan,” papar Wakil Ketua Umum DPP Akrindo Anang Zunaedi.
Anang menambahkan, selain sembako, rokok merupakan produk sekunder yang dibeli masyarakat.
“Kondisi saat ini daya beli konsumen belum pulih. Ditambah lagi harga rokok naik karena kenaikan cukai, ini makin menghimpit gerak dan penghasilan pedagang. Dampak kenaikan cukai itu tidak hanya di hulu, tapi juga termasuk kami para pedagang di hilir sektor IHT,” kata Anang.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy