Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang juga Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, pada periode Januari - Juni 2012, rata-rata realisasi belanja anggaran pada 86 K/L/LN barui mencapai angka 31,98 persen.
Dari angka tersebut, 28 K/L/LN mampu mencapai di atas rata-rata, sedangkan 58 K/L/LN lainnya di bawah rata-rata. "Tapi, semuanya masih gagal mencapai target realisasi sebesar 50 persen," ujarnya saat paparan publik hasil evaluasi UKP4 semester I 2012 di kantornya kemarin (30/8).
Menurut Kuntoro, UKP4 akan mempublikasikan hasil evaluasi penyerapan anggaran seluruh K/L/LN secara periodik agar masyarakat mengetahui mana saja K/L/LN yang bagus dalam pengelolaan anggaran dan mana yang tidak.
Kuntoro menyebut, rendahnya realisasi belanja tersebut sudah menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi, dalam tiga tahun terakhir, kualitasnya terus turun. Pada 2009, rata-rata penyerapan anggaran K/L/LN mencapai 91,8 persen. Pada 2010 angkanya turun menjadi 90,9 persen, dan pada 2011 melorot menjadi 87,0 persen. "Ini membuat Presiden (SBY) tidak happy," katanya.
Lalu, mana saja K/L/LN yang masuk daftar paling bagus dalam penyerapan anggaran dan mana yang masuk daftar paling lamban? Realisasi ini merupakan gabungan belanja gaji pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Kuntoro pun membeber datanya. K/L/LN dengan angka serapan anggaran tertinggi sepanjang semester I 2012 adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mencapai 46,41 persen dari total pagu belanja Rp 2,59 triliun. Posisi ke dua ditempati Kementerian Riset dan Teknologi dengan realisasi 43,64 persen dari pagu Rp 672,27 miliar.
ke tiga, Polri dengan realisasi 41,98 persen dari pagu Rp 39,92 triliun. Ke empat, Kementerian Pertahanan dengan realisasi 40,48 persen dari pagu Rp 73,39 triliun. Sementara itu, dua Kementerian dengan penyerapan belanja paling rendah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).
Data UKP4 menunjukkan, realisasi belanja Kemenpora baru mencapai 4,25 persen dari pagu Rp 1,75 triliun. (rendahnya realisasi belanja) Ini kita mengertilah, mereka sedang sakit kepala," ujar Kuntoro lantas tertawa. Pernyataan tersebut tentu merujuk pada kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan PON Riau yang membelit pejabat Kemenpora.
Namun, lanjut Kuntoro, pihaknya sangat prihatin dengan realisasi penyerapan anggaran Kemenpera yang menduduki posisi buncit. Padahal, kementerian tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan program rumah murah untuk rakyat. "Kami sudah berkali-kali minta penjelasan apa sebabnya (penyerapan rendah), tapi tidak ada jawaban," katanya sambil geleng-geleng kepala.
Menurut Kuntoro, evaluasi realisasi belanja sepanjang semester I 2012 tersebut menunjukkan, hanya pos belanja pegawai yang lancar. Sebab, memang tidak mungkin belanja pegawai terlambat dicairkan. Tapi, untuk belanja barang dan belanja modal, masih rendah. "Tentu, kami tidak happy melihat angka-angka ini," ucapnya.
Dalam paparannya kemarin, Kuntoro juga secara khusus menyoroti realisasi belanja modal. Sebab, pos belanja inilah yang terkait dengan infrastruktur dan paling memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek pemerintah.
Kuntoro menyebut, dari total pagu belanja modal tahun ini yang mencapai Rp 520 triliun, baru Rp 120 triliun yang dibelanjakan, sedangkan Rp 400 triliun lainnya belum dibelanjakan. "Ini kurang menggembirakan juga. Rata-rata realisasi belanja modal seluruh K/L/LN hanya 19,84 persen," ujarnya.
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertingal (PDT) nangkring di daftar teratas dengan realisasi belanja hingga 90,09 persen meski dari pagu yang sangat kecil Rp 2,22 miliar. Disusul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar 61,57 persen dari pagu Rp 74,88 miliar, lalu Kemenristek 60,26 persen dari pagu Rp 314,87 miliar.
Beberapa kementerian dengan anggaran besar seperti Kementerian Pertahanan berada di posisi 11 dengan realisasi belanja modal 27,28 persen dari pagu Rp 27,22 triliun. Lalu, Kementerian Perhubungan di posisi 12 dengan realisasi 26,43 persen dari pagu Rp 20,60 triliun. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di posos 14 dengan realisasi 24,46 persen dari pagu Rp 48,78 triliun. "Untuk Kemenhub dan KemenPU, saya apresiasilah, mereka termasuk bagus dalam penyerapan maupun instrumen pelaporan belanjanya," jelasnya.
Sementara itu, terdapat 4 K/L/LN yang sampai akhir Juni lalu penyerapan belanja modalnya masih nol, yakni Kemenpora, Badan Intelijen Negara (BIN) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN).(owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Kantongi Identitas Pelaku Rusuh Sampang
Redaktur : Tim Redaksi