JAKARTA--Setelah 20 kementerian/lembaga (K/L) menyesaikan proses pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendapatkan tunjangan kinerja (TK) pada 2012, tahun ini giliran 19 K/L ditargetkan bisa melaksanakan hal yang sama.
Selain itu, diharapkan 33 Pemerintah Provinsi juga sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah.
K/L yang ditargetkan menyelesaikan proses reformasi birokrasi tahun ini adalah Kemenpora, Kemen UKMK, Kemensos, BSN, Setjen MPR.
Selain itu, Ombudsman RI, Kemenag, Basarnas, Kemen ESDM, Setjen MK, Setjen KY, BNPP, Badan Informasi Geospasial, Kemen BUMN, BPN, BNPB, Setjen DPD RI, KPU, dan Setjen Komnas HAM.
“Kami hanya mendorong dan memfasilitasi. Tetapi pelaksanaannya tergantung dari komitmen dari pimpinan serta jajaran kementerian/lembaga maupun pemda bersangkutan,”ujar Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Senin (18/2).
Dia menambahkan, dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, terdapat lima program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam tahun 2013 ini. Yaitu penataan struktur birokrasi, penataan SDM aparatur, konsolidasi reformasi birokrasi pada K/L, pemda, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Diakui, Kementerian PAN-RB sudah mendapatkan bantuan antara lain dari AusAID, antara lain untuk pelatihan analisis jabatan bagi 4.235 PNS di seluruh Indoensia.
Sedangkan Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dari Jerman, telah mendukung sejumlah program, antara lain studi tentang kebijakan pengembangan sistem penanganan complain. Adapun bantuan dari USAID (Amerika Serikat) antara lain dalam peningkatan berbagai upaya komunikasi di Kementerian PAN-RB. (esy/jpnn)
Selain itu, diharapkan 33 Pemerintah Provinsi juga sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah.
K/L yang ditargetkan menyelesaikan proses reformasi birokrasi tahun ini adalah Kemenpora, Kemen UKMK, Kemensos, BSN, Setjen MPR.
Selain itu, Ombudsman RI, Kemenag, Basarnas, Kemen ESDM, Setjen MK, Setjen KY, BNPP, Badan Informasi Geospasial, Kemen BUMN, BPN, BNPB, Setjen DPD RI, KPU, dan Setjen Komnas HAM.
“Kami hanya mendorong dan memfasilitasi. Tetapi pelaksanaannya tergantung dari komitmen dari pimpinan serta jajaran kementerian/lembaga maupun pemda bersangkutan,”ujar Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Senin (18/2).
Dia menambahkan, dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, terdapat lima program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam tahun 2013 ini. Yaitu penataan struktur birokrasi, penataan SDM aparatur, konsolidasi reformasi birokrasi pada K/L, pemda, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Diakui, Kementerian PAN-RB sudah mendapatkan bantuan antara lain dari AusAID, antara lain untuk pelatihan analisis jabatan bagi 4.235 PNS di seluruh Indoensia.
Sedangkan Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dari Jerman, telah mendukung sejumlah program, antara lain studi tentang kebijakan pengembangan sistem penanganan complain. Adapun bantuan dari USAID (Amerika Serikat) antara lain dalam peningkatan berbagai upaya komunikasi di Kementerian PAN-RB. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantah Pertemuan di Medan Bahas Daging Sapi
Redaktur : Tim Redaksi