“Hingga kemarin terdapat sembilan kabupaten/kota yang belum penuhi target. Rata-rata itu di wilayah Indonesia timur. Jadi untuk itu, Mendagri telah melakukan evaluasi," demikian dikemukakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, di Jakarta, Selasa (9/10).
Sayangnya Donny tidak bersedia menyebut nama-nama daerah yang dimaksud. Alasannya sangat sederhana, karena pada saat dilakukan evaluasi, para kepala daerah tersebut telah berjanji ngebut untuk mencapai target.
“Jadi mereka telah berjanji untuk optimalisasi capaian target sampai 31 Oktober mendatang. Bahkan termasuk memobilisasi semua sumberdaya yang ada, termasuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah,red). Jadi tidak perlulah kita ungkap ke media, karena justru akan menurunkan semangat krja mereka,” ujarnya.
Apalagi alasan lain keterlambatan, juga karena faktor geografis wilayah maupun karena adanya pemekaran kecamatan. “Jadi masih ada waktu. Tapi kalau sudah diingatkan tapi tidak mau juga, baru kita ekspose,” ujarnya.
Hingga Senin (8/10) kemarin, pusat data Kemendagri, menurut Donny, mencatat setidaknya 155 juta masyarakat wajib e-KTP, telah berhasil direkam. Dengan demikian, berarti hanya dibutuhkan 17 juta perekaman data lagi, sehingga target 172 juta jiwa dapat terpenuhi. Mendagri sendiri sebelumnya yakin, target ini dapat tercapai hingga akhir Oktober atau paling tidak pertengahan November. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Dinilai Dalam Dilema
Redaktur : Tim Redaksi