jpnn.com, JAKARTA - Sembilan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pendukung Jokowi maju sebagai capres di Pilpres 2019 berkumpul di kantor seskab (sekretariat kabinet), Senin (7/5). Mereka siap membantu pemerintah menjawab berbagai isu yang dilancarkan lawan politik.
Sembilan sekjen partai yang hadir yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Golkar Lodewijk Fredrich Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, Sekjen Hanura Harry Lontung Siregar, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Imam Anshori, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
BACA JUGA: Prihatin Dengar Seskab dan 9 Sekjen Parpol Kumpul di Istana
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pertemuan tersebut merupakan inisiatifnya sebagai seskab. Pertemuan itu adalah bagian dari konsolidasi karena pemilu sudah dekat. Terkait tujuannya, Pram menjelaskan bahwa semua partai di kubu pemerintah harus paham atas apa yang ada di tubuh pemerintah.
Baik itu soal apa yang sudah dikerjakan, capaian, maupun kekurangannya. Harapannya, hal tersebut bisa ditransformasikan kepada para kader partai untuk dijelaskan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Ustaz Mahfuz Curigai Skenario Menjadikan PKS Cuma Tim Sukses
”Nanti masing-masing partai punya caleg kurang lebih 15 ribu. Caleg juga sekaligus berfungsi menjadi juru kampanye bagi dirinya maupun bagi Presiden Jokowi,” ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.
Agar bisa menjawab berbagai tudingan yang dialamatkan kepada presiden, diperlukan konsolidasi. ”Mereka harus bisa memahami, mengetahui, menyampaikan, mengomunikasikan,” imbuhnya.
BACA JUGA: PD Berpeluang Gaet PKS Tinggalkan Gerindra demi Poros Ketiga
Soal isu utang misalnya. Menurut dia, isu yang beredar saat ini jauh dari realitas. Saat ini negara dikesankan terancam bangkrut. Padahal, lanjut dia, utang Indonesia hanya 29 persen dari PDB. Atau jauh dari batas bahaya. Hal itu harus bisa disampaikan kepada publik.
Soal PAN yang tidak diajak, Pramono Anung menjawab diplomatis. Dia beralasan PAN belum menentukan sikap untuk mendukung Jokowi. ”Mungkin ada yang kelupaan. PAN kan belum deklarasi. Kalau yang lain sudah,” katanya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pertemuan para Sekjen itu sangat penting. ”Sebagai pemantapan komunikasi politik guna menghadirkan kepemimpinan Presiden Jokowi di seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang dia seusai pertemuan tersebut. Politikus asal Jogjakarta itu menerangkan, pertemuan antar-Sekjen partai pengusung Jokowi akan semakin diintensifkan.
Menurut dia, kritik yang selama ini ditujukan kepada presiden lebih banyak karena faktor ketidaktahuan terhadap keberhasilan pemerintah. Tapi, ada juga yang bermotif politik untuk mendiskreditkan presiden.
Sementara itu, Arsul Sani menyatakan, saat ini partai politik di luar koalisi pemerintah sangat gencar mengkritik. Kadang, lanjut dia, apa yang mereka sampaikan tidak berdasar data. Mereka menyerang membabi buta. Menurut dia, sebagai partai koalisi pengusung Jokowi, pihaknya mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang telah dan sedang dilakukan pemerintah.
Menurut Arsul, partai koalisi tidak asal menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keterangan yang disampaikan harus berdasar data. ”Partai koalisi harus aktif menjawab. Tidak membiarkan pemerintah menghadapi sendiri,” terang anggota Komisi III DPR itu saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Secara terpisah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menanggapi santai terkait tidak diundangnya PAN. Menurut dia, itu merupakan hak mereka sebagai pengundang. Dia tidak mempersoalkan pertemuan tersebut. ”PAN biasa saja,” tutur dia saat ditemui di Media Center DPR.
Sementara itu, Partai Gerindra mengkritik pertemuan yang dilakukan di setkab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, penggunaan setkab sebagai tempat pertemuan para Sekjen tidak tepat. ”Itu kan institusi negara. Seharusnya, cari tempat lain. Misalnya, di markas partai,” tutur dia.
Dia meminta koalisi pengusung Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai, apalagi untuk pemilihan presiden (pilpres). Bukan kali ini saja partai pemerintah menggunakan kantor pemerintah untuk kepentingan politik. (lum/far/c6/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Pramono Anung Tak Undang Sekjen PAN ke Kantornya
Redaktur & Reporter : Soetomo