Padahal, jemaah haji Bogor sudah memiliki Tim Pembina Haji Daerah (TPHD) yang juga berjumlah sembilan orang. Tugas TPHD pun kurang lebih sama. Bila ditotal jenderal, rakyat mesti membiayai keberangkatan mereka dengan nominal yang mencapai Rp1,925 miliar.
Informasi yang berhasil dihimpun Radar Bogor (Grup JPNN), Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran untuk biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) petugas haji dalam APBD 2012 lewat Surat Keputusan (SK) Bupati. Tapi anehnya, dua tim petugas pelayanan haji ini diberangkatkan dengan nominal biaya yang berbeda. Tim yang bertugas "resmi" melayani dan mendampingi para calon haji, TPHD, dibiayai serupa dengan ongkos haji reguler. Kurang lebih Rp35 juta per orang. Sementara tim optimalisasi haji yang berisikan pejabat dan anggota dewan menggunakan fasilitas ONH Plus. Nilainya lebih dari Rp70 juta per orang.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bagian Pembinaan dan Mental (Bintal) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab, Kustomi membenarkan adanya anggaran BPIH tersebut. “Ada 18 orang yang dibiayai. Sembilan orang TPHD yang ditunjuk resmi mendampingi jemaah haji biasa dan sembilan orang lagi petugas haji untuk optimalisasi pelaksanaan haji,” terangnya.
Ia memaparkan, petugas haji yang akan berangkat dengan ONH Plus adalah yang masuk dalam SK Bupati tentang petugas haji daerah. Kustomi tak dapat merinci siapa saja pejabat dan anggota dewan yang bakal ikut ke tanah suci. Meski begitu, saat ini keberangkatan "tim khusus" itu masih harus menunggu kepastian kuota haji dari Kementerian Agama (Kemenag). “Yang TPHD resmi sudah pasti berangkat. Tapi yang sembilan petugas haji daerah belum pasti. Masih menunggu kepastian dari Kemenag,” cetusnya.
Kejanggalan tak hanya pada keberadaan "tim khusus" yang "mubazir" itu. Perlu diketahui, tim optimalisasi sedianya diberangkatkan haji pada 6 Oktober mendatang. Sementara calhaj Bogor sudah berangkat sedari 21 September hingga 4 Oktober. Lalu pertanyaannya, bagaimana para pejabat dan anggota dewan itu bisa mengoptimalisasi ibadah para calon haji, sementara mereka sendiri berangkat paling belakang? Selain itu, tempat tinggal jemaah haji dengan "tim khusus" ini pasti akan berjauhan. Mengingat fasilitas haji rakyat biasa dengan ONH bak bumi dan langit.
Sementara, Kantor Kementerian Agama Kota Bogor mengaku masih belum menunjuk Tim TPHD. Kepala Kemenag Bogor, Ahmad Sanukri membeberkan, saat ini hingga saat ini jatah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bogor, Komandan Kodim 0606 dan Ketua DPRD sudah aman. Kami harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan provinsi, jadi saat ini tidak bisa menjelaskannya, agar tidak menjadi masalah dan simpang siur,” bebernya.
Terpisah, Bupati Rachmat Yasin (RY) menjelaskan, tim optimalisasi dibentuk sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada para jemaah haji asal Kabupaten Bogor. Tim tersebut bertugas membantu para jemaah dalam berbagai hal. Semisal, memudahkan aktivitas para jemaah dalam masalah transportasi selama menjalankan ibadah di tanah. Selain itu, tim ini juga bertugas menyediakan konsumsi bagi para jemaah.
“Tim juga akan berpatroli untuk membantu para jemaah haji yang membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Hingga kini, nama-nama yang direncanakan menjadi anggota tim optimalisasi masih simpang siur. Menurut Ketua Fraksi PAN di DPRD Kebupaten Bogor, Usep Saefulloh, wacana itu pernah mencuat tapi belum terealisasi. Dulu, kenangnya, anggota tim optimalisasi adalah perwakilan dari setiap fraksi di DPRD. “Tapi sampai sekarang saya tidak tahu kelanjutannya. Tidak ada kabar juga kepada rekan-rekan di dewan,” aku Usep yang juga disebut-sebut sebagai salah satu anggota "tim khusus".
Di lain pihak, akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Sofyan Syaf mengaku sangat menyayangkan dengan keberadaan "tim khusus" optimalisasi haji. Sofyan mempertanyakan dampak pada aspek sosial terkait keberangkatan tim optimalisasi haji. Apalagi, sudah ada tim resmi yang menangani para jemaah di tanah suci. Sofyan khawatir, keberangkatan "tim khusus" hanyalah kesempatan untuk "nebeng" ke tanah suci.
“Ini sama saja mengambil uang rakyat untuk kepentingan individu elit! Apa untungnya dan manfaat bagi rakyat ketika mereka berhaji nantinya? Ada hasil yang signifikan?” cetus dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB itu.
Di sisi lain, lanjut dia, haji adalah rukun Islam kelima yang diperuntukkan bagi mereka yang mampu dalam artian yang luas. Tentunya setelah menunaikan empat rukun Islam sebelumnya. Melihat substansi itu, maka penggunaan uang rakyat di APBD dinilai tidak layak digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Karena kesembilan anggota dewan dan pejabat itu bukan mampu secara individu, melainkan dari Negara.
“Seyogianya dana Rp1,9 M dari pajak rakyat ini lebih baik dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya rakyat Pamijahan yang baru saja ditimpa bencana. Mereka sangat membutuhkan dana itu. Masih banyak juga rakyat miskin dan kurang sejahtera,” pungkasnya.
Sofyan menambahkan, saat ini bangsa tengah mengalami kekecewaan besar akibat aksi buang-buang uang oleh pejabat dan anggota dewan dengan melakukan kunjungan kerja (kunker). Aksi pelesiran seperti telah membudaya di tanah air sejak zaman orde baru. Karenanya, Sofyan setuju jika kunker dewan atau pejabat pemerintah dimoratorium (penghentian sementara). Atau bahkan dihentikan selamanya.“Hapuskan saja kunker dan kegiatan sejenis yang bersifat hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Apa untungnya bagi masyarakat? Hasilnya apa?” tandasnya.(ric/ram)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bocah Selamat Setelah Dilempar Ibunya
Redaktur : Tim Redaksi