BACA JUGA: Bulungan Siapkan Kantor Gubernur Kaltara
Beberapa nelayan mengeluhkan sebagian besar kapal bantuan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sudah lapuk sehingga harus dilakukan perbaikan.Istian Adinata warga Kuala Lempuing RT 3 RW 1 No 51 Kelurahan Lempuing, mengatakan dirinya harus memperbaiki rindang (kayu dasar kapal)
BACA JUGA: Ribuan Guru Segera Pensiun
"Bahannya kayu kapuk, sehingga sangat rapuhBACA JUGA: Beras Telat, Guru Di Pedalaman Ngamuk
Istian mengakui bantuan yang diterimanya terdiri dari mesin, jangkar, dan jaring tanpa rantai"Saat ini saya harus melengkapi lantai kapal dulu, mendamar, dan mengganti rindang kapalKalau tidak diganti bisa berbahaya, diterjang ombak kapal langsung oleng dan tenggelamDiperlukan dana sekitar Rp 2,5 juta lah untuk merehab kapal ini," terang Istian
Tak hanya itu, diakui Istian mesin yang diterimanya pun bukan mesin standar untuk kapal pancing atau lancangNamun mesin yang umumnya digunakan untuk kapal ketek (kapal kecil, red), yaitu Ratna Diesel Engine dengan berat 51 Kg, 2600 rpm dan 6,5 ps dengan harga pasaran dibawah Rp 1 jutaSedangkan untuk ukuran kapal lancang dan pancing, standar digunakan mesin disel Jandong 85 dengan harga dipasaran Rp 3 juta.
"Kalau pakai mesin ini powernya tidak sesuaiUntuk ke pulau Tikus saja bisa memakan waktu tiga jam, padahal normalnya satu jamSelain itu mesin ini tidak menggunakan air pendingin, kalau dipakai lebih dari tiga jam mesin bisa meledak, dan ini membahayakan nelayanMakanya harus mencari mesin dulu, kerena kapal ini tidak bisa digunakan mesin yang dibagikan ini," imbuhnya.
Secara pribadi Istian berterima kasih dengan bantuan yang diberikan pemerintahHanya saja pihaknya mengharapkan pemerintah dapat mengganti mesin kapal yang sudah terlanjur dibagikan tersebut
"Terus terang kita bersyukur mbak dengan bantuan ini, tapi mohon pemerintah mempertimbangkan untuk mengganti mesin kapalTadinya mesin ini mau saya jual sebagai penambah dana untuk membeli mesin baru yang standar, tapi ternyata Ratna Diesel Engine ini tidak laku dipasaran, gak ada yang mau beliPaling dua atau tiga bulan ke depan kapal ini bisa kita gunakan melaut," ujarnya
Terkait adanya sejumlah kejanggalan, anggota Komisi I DPRD Kota M Awaludin, angkat bicaraSeharusnya Pemda tidak bisa tinggal diam dan menutup mataTidak menutup kemungkinan ada dugaan mark up dalam penyaluran bantuan DKPApalagi proses administrasi yang dilakukan DKP juga tidak jelas
"Bantuan banyak, tapi masih banyak juga nelayan mengeluh tidak kebagian bantuan, karena tidak tahuBantuan rentan diperjualbelikan dan dimark upPemerintah harus mengevaluasi penyalurannyaKok bisa-bisanya hanya menggunakan SK Kepala Dinas, ini melanggar dan cacat adiministrasi," tegas politisi PKS ini
Sementara itu, untuk meneliti adanya temuan dalam penyaluran bantuan sarana perikanan tangkap DAK tahun 2009 dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota, Asisten II Pemda Kota Ir Sahlan Sirad ME berencana akan memanggil Kepala DKP, Ir Rapi'inPemanggilan itu untuk meminta kejelasan teknis penyaluran bantuanPemanggilan dilakukan karena selama distribusi bantuan, tidak menggunakan SK Walikota, melainkan langsung SK dari Kepala Dinas.
"Akan kita minta keterangan dulu, guna menjawab apakah benar ada penyimpangan seperti yang kerap mencuat di media akhir-akhir iniJika memang benar dan terbukti maka pendistribusian ini harus kita benahi teknisnya," tegas Sahlan.(adn/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapal Gula Tabrak Tongkang Batubara
Redaktur : Tim Redaksi