jpnn.com - JAKARTA - Kader Golkar di daerah merasakan praktik mahar politik membuat banyak pihak memandang negatif keberadaan partai. Karenanya, ketua umum Partai Golkar mendatang diharapkan bisa menjauhi praktik mahar politik.
Hal itu disuarakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Moh Suhaili. Pernyataannya untuk menanggapi usul dari Airlangga Hartarti yang juga bakal calon ketua umum Partai Golkar perihal pentingnya membangun sistem untuk mencegah mahar politik.
BACA JUGA: Perangkat Desa Harus Bisa jadi Manager Pembangunan
"Kalau untuk cost (biaya, red) guna mendukung pencalonan, memang perlu dana. Tapi kalau mahar, saya kira tak tepat," ujarnya, Kamis (24/3).
Karenanya Suhaili setuju dengan usulan Airlangga bahwa untuk mengantisipasi mengemukanya praktik mahar, diperlukan sistem yang mumpuni. Salah satunya adalah mendahulukan kader untuk maju sebagai pasangan bakal calon kepala daerah.
BACA JUGA: Kasus Ernaly Chandra: Sidang Ditunda, Kuasa Hukum Kesal
Dengan demikian, katanya, tak akan ada lagi praktik menggaet pasangan calon kepala daerah dari luar Golkar. "Jadi kalau ada gerakan atau wacana kikis mahar politik, kami sangat setuju," ujar Bupati Lombok Timur tersebut.
Sebelumnya Airlangga menyatakan, munculnya gerakan melawan partai politik atau yang biasa disebut deparpolisasi merupakan imbas adanya praktik mahar politik di parpol. Karenanya Airlangga mengegaskan, agar tidak muncul antipati terhadap parpol, maka gerakan anti-mahar perlu disuarakan terus menerus di tubuh Golkar.
BACA JUGA: Waduh, Ratusan Anggota DPR belum Laporkan Kekayaan!
"Bagaimana mau menang kalau biaya sudah habis untuk bayar mahar. Karena itu ke depan, Golkar akan mendorong mahar tak jadi penghalang. Perlu ada kriteria tertentu, sebaiknya mahar menjadi modal untuk maju. Bagi saya memenangi pilkada lebih baik dari pada mahar," ujar Airlangga.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menjaring Yacht di Yechters Community Australia 2016
Redaktur : Tim Redaksi