jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) merasa tak perlu mempersoalkan Reuni Akbar Alumni 212. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, Indonesia sangat toleran dan UUD 1945 menjamin kebebasan untuk berserikat, berkumpul sekaligus mengeluarkan pendapat.
"Jadi sepanjang semangat dan niat berkumpul, bereuni dalam bingkai NKRI tak perlu dikhawatirkan, apalagi dianggap satu ancaman," kata dia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
BACA JUGA: Basarah Sebut Mantan Mertua Prabowo Guru Korupsi Indonesia
Kendati begitu, wakil ketua MPR itu juga mengingatkan soal asal muasal unjuk rasa besar pada 2 Desember 2016 yang akhirnya dikenal dengan Aksi 212. Menurutnya, aksi itu tak terlepas dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diandatangi oleh KH Ma’ruf Amin.
Fatwa MUI menyebut Basuki T Purnama alias Ahok telah menodai agama. Kini, Ahok telah divonis bersalah dan menjalani hukuman.
BACA JUGA: Misbakhun Prihatin Lihat Pidato Prabowo Hina Rakyat Sendiri
Basarah menegaskan, saat ini justru Kiai Ma’ruf menjadi pendamping Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Basarah, kepala negara yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu sangat dekat dengan kalangan ulama.
"Sekarang ketua MUI yang menandatangani fatwanya itu sudah bersama dengan Pak Jokowi. Dan betapa Pak Jokowi menghormati alim ulama, bukan sekadar menjadi alat mendapatkan kekuasaan politik. Dan menjadikan alim ulama itu untuk membangun republik ini," jelas dia.
BACA JUGA: Ikhtiar Azmah Teruskan Dakwah Pendiri PKS di Kandang Banteng
Oleh karena itu, Basarah meminta masyarakat untuk cerdas menilai Reuni Akbar Alumni 212. Wakil sekretaris jenderal PDOP itu menegaskan, masyarakat harus pintar membedakan pihak yang menghormati ulama dengan yang cuma memanfaatkan ulama.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keyakinan Erick Thohir soal Program Jokowi bagi Industri 4.0
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga