Sempat jadi DPO, 1 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Menyerahkan Diri ke Polisi

Rabu, 13 Maret 2024 – 11:36 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro (tenga). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

jpnn.com - JAKARTA - Anggota nonaktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, berinisial MKM yang menjadi tersangka tindak pidana pemilu menyerahkan diri kepada pihak berwajib. MKM sebelumnya buron alias masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri.

“DPO atas nama Masduki kasus PPLN Kuala Lumpur, pagi ini menyerahkan diri,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Rabu (13/3).

BACA JUGA: Komposisi Kursi Parpol di DPRD Jember Hasil Pemilu 2024, PKS Sama dengan Golkar

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan satu dari tujuh tersangka yang merupakan anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur berinisial MKM sebagai DPO.

Adapun enam tersangka lainnya, berinisial UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, PS; APR; A.KH; TOCR; dan DS, masing-masing berstatus anggota non-aktif, telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan.

BACA JUGA: Bareskrim Tetapkan 1 Anggota PPLN Kuala Lumpur Sebagai Tersangka

Djuhandhani mengatakan seusai tersangka menyerahkan diri, pihaknya segera menyerahkan MKM kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Selanjutnya akan kami serahkan ke JPU,” ujarnya.

BACA JUGA: PPLN Islamabad Diduga Langgar Aturan

Jenderal bintang satu ini mengatakan pihaknya masih mendalami di mana tersangka selama melarikan diri, dan apa alasan menyerah setelah dinyatakan sebagai DPO.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3), menjadwalkan sidang perdana tersangka tujuh anggota non-aktif PPLN Kuala Lumpur.

Ketujuh tersangka diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan sangkaan Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun berkas tersangka tujuh anggota PPLN tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana kasus dugaan penambahan dan pemalsuan data daftar pemilih tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur.

Dugaan penambahan dan pemalsuan data tersebut terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebanyak 493.856 suara untuk wilayah Kuala Lumpur.

Sesuai Berita Acara Nomor: 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023, total Rekapitulasi DPT yang dilaporkan PPLN Kuala Lumpur sejumlah 447.258 pemilih.

Sementara, data milik KPU yang telah dicocokkan dan diteliti (Coklit) secara langsung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 64.148 pemilih. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler