Sempurnakan Data Penerima, Wanti-Wanti Bukan untuk Beli Pulsa

Mbak Puan Pastikan Warga Tak Mampu Kantongi Kartu Sakti

Senin, 25 Mei 2015 – 20:21 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat penyerahan secara simbolis program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada warga Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (25/5). Foto: Kemenko PMK for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memastikan masyarakat kurang mampu bakal mendapatkan program jaminan sosial dari pemerintah melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurutnya, meski saat ini sudah ada masyarakat yang mengantongi KIP, KIS maupun KKS, namun pemerintah tetap terus melakukan penyempurnaan data agar tidak salah sasaran.

Berbicara pada acara penyerahan KIP, KIS dan KKS secara simbolis kepada masyarakat Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (25/5), Puan menyatakan, sampai sejauh ini memang belum semua masyarakat tercakup dalam program yang dikenal dengan Kartu Jokowi Sakti itu. "Datanya diverifikasi supaya benar-benar tepat sasaran," katanya seperti dikutip dari siaran pers Kemenko PMK.

BACA JUGA: Asosiasi Mahasiswa Papua Ancam Tutup Operasi Freeport Jika Tak Lakukan Ini

Puan menuturkan, program pro-rakyat itu didanai dengan hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Untuk program KIP, katanya, disiapkan 20,3 juta penerima yang semua anak usia sekolah. Harapannya agar anak usia sekolah berumur 6 sampai 21 tahun dari keluarga kurang mampu mendapat jaminan bisa menempuh pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas (SMA).

Sedangkan program KIS menjangkau 88,2 juta penduduk yang tergolong sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). “KIS menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan,” kata menteri yang lebih dikenal dengan sapaan Mbak Puan itu.

BACA JUGA: Sarankan Moratorium Pembagian KIS, Ini Alasannya

Sementara program KKS mencakup 16.3 juta rumah tangga. Angka itu sudah mencakup termasuk buffer 500 ribu rumah tangga dan 340 ribu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Mantan ketua Fraksi PDIP DPR itu menambahkan, program pro-rakyat itu merupakan bentuk komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengimplementasikan strategi pembangunan yang berpedoman pada jalan Trisakti. Yakni agar  produktivitas masyarakat lapisan menengah ke bawah semakin meningkat, sementara angka ketimpangan sosial bisa ditekan.

BACA JUGA: Beras Plastik Beredar, Kemendag Ogah Disalahkan Sendirian

Sedangkan untuk acara pembagian KIS, KIP dan KKS di Kubu Raya itu, Puan secara simbolis menyerahkan kartu-kartu program andalan pemerintah itu ke warga Desa Korek. Di antaranya pembagian KKS ke 442 keluarga yang berhak mendapat bantuan dalam bentuk simpanan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk keperluan yang produktif.

Sedangkan penerima KIS adalah di desa itu ada 2.461 orang. Dengan demikian, warga pemegang KIS di Desa Korek bisa mendapat jaminan pelayanan kesehatan gratis dari tingkat puskesmas maupun rumah sakit.


Sedangkan penerima KIP di Desa Korek adalah sebanyak 923 orang. Untuk setiap sisea tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah (MI) pemegang KIP  akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 450 per tahun. Sedangkan untuk setiap pemegang KIP tingkat SMP atau madrasah tsanawiyah (MTs) mendapat bantuan Rp 750 ribu per tahun. Sementara setiap siswa SMA ataupun madrasah aliyah (MA) pemegang KIP mendapat bantuan Rp 1 juta per tahun.

Namun, Puan juga wanti-wanti kepada pemegang KIP agar tak sembarangan menggunakan dananya.  “Bantuan ini dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan sekolah, buku, sepatu, alat belajar. Jangan untuk beli mainan, handphone, atau pulsa. Kalau dievaluasi ketahuan untuk beli pulsa, tahun depannya tak dapat lagi," tandasnya.

Puan juga berharap warga penerima kartu-kartu itu bisa memanfaatkannya secara maksimal. "Bapak, ibu, dan anak-anak penerima kartu, saya berharap agar kartu-kartu tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pintanya.

Sedangkan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan , Badan Pusat Statistik segera menyelesaikan pendataan masyarakat. Tujuannya agar program-program pro-rakyat itu bisa tetapt sasaran. "Sehingga pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak salah," ujar gubernur yang juga kader PDIP itu.(jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Sehat Ala Jokowi? Ini Jamunya


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler