jpnn.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik pada pekan lalu di Desa Samurangau menyampaikan keluhan soal sulitnya mendapat rest area dan toilet saat perjalanan darat dari Penajam menuju Paser.
Akmal bahkan tak ragu mengatakan pemerintah gagal jika tak bisa membuat rakyatnya nyaman dan bahagia.
BACA JUGA: Lakukan Penanaman Pohon di Buffer Zone Tambang, Akmal Malik: Bentuk Sedekah untuk Alam
“Belum sejahtera kita kalau rakyat masih kencing di bawah pohon. Mohon maaf ini seharusnya tugas pemerintah untuk membuat masyarakat nyaman dan bahagia,” kata Akmal pekan lalu di Desa Samurangau.
Akmal pun menantang Forum Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim yang baru sebulan dilantiknya untuk berkontribusi membantu pemerintah. Salah satunya dengan membangun sejumlah rest area di beberapa poros jalan darat di Kaltim.
BACA JUGA: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Hadiri Pengukuhan 721 Praja Pratama IPDN
“Saya bahagia sekali karena usul saya disetujui dan didukung penuh. Hari ini para presiden direktur perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) semuanya mendukung pembangunan rest area,” kata Akmal seusai bertemu 23 pimpinan perusahaan pemegang IUP di Plataran Menteng, Rabu (16/10/2024).
Semua pemimpin perusahaan sependapat dengan Pj Gubernur Akmal Malik sepakat rest area memang sangat dibutuhkan oleh para pengguna jalan di semua lintas jalur.
BACA JUGA: Perempuan Mantan Caleg Sebarkan Video Porno
Akmal menjelaskan saat ini memang banyak tersedia toilet di sepanjang jalur darat, tetapi, semuanya adalah milik swasta atau pribadi, seperti pemilik warung, restoran dan lainnya. Tidak ada bangunan publik yang memang dibangun pemerintah untuk masyarakat.
“Faktanya, kalau di perjalanan kita ingin pipis ke warung atau restoran, pasti tidak enak kalau tidak belanja. Iya kalau ada uangnya. Memang ada masjid, tapi banyak yang terkunci. Lalu bagaimana dengan mereka yang nonmuslim? Kan mereka juga tidak nyaman,” tutur Akmal.
“Saya sudah jalan darat ke Berau. Saya tidak ada menemukan fasilitas publik yang khusus disediakan oleh pemerintah,” kritiknya.
Sebab itulah maka pemerintah harus hadir menyiapkan fasilitas rest area itu. Namun, hingga saat ini karena banyak pemangku kepentingan di bidang transportasi darat ini, akhirnya semua saling menunggu dan tidak ada inisiatif untuk membangun.
Rest area yang akan dibangun nanti kata Akmal merupakan kerja kolaborasi antara pemerintah dan private sector melalui PPM Minerba.
Bangunan fisik rest area akan dibangun oleh Forum PPM, sementara pemerintah bisa menyiapkan tenaga kesehatan. Para pengguna jalan sekaligus bisa melakukan cek kesehatan saat berada di rest area tersebut.
“Rest area ini ruang publik. Jadi semua bisa singgah, walaupun tidak berbelanja. Di situ nanti juga akan dipasarkan produk-produk UMKM,” kata Akmal.
“Saya usul, nanti kalau perlu ada pemijat-pemijat tunanetra yang bisa diberdayakan di rest area itu, selain juga UMKM,” imbuhnya.
Bahkan, dalam jangka panjang, Forum PPM juga harus membaca peluang untuk membuka pom bensin, selain rest area. Sebab pom bensin faktanya juga sangat diperlukan.
Soal pengelolaan rest area, Akmal menyarankan agar Forum PPM bekerja sama dengan badan usaha milik desa setempat. Demikian juga soal lokasi rest area, Forum PPM sudah mulai melihat potensi-potensi kawasan yang diinginkan.
“Saran saya jangan sampai ada pengadaan tanah. Kita cari desa-desa yang sudah memiliki aset tanah di pinggir jalan. Nanti saya akan panggil para kepala desa,” janji Akmal.
Jalur-jalur yang harus disiapkan rest area antara lain, Penajam – Paser, Samarinda – Bontang, Bontang – Berau, Samarinda – Kutai Barat dan lainnya.
Sebagai aksi awal, Akmal menyarankan Forum PPM fokus untuk membangun Rest Area Prangat Baru di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, tepatnya di jalur Samarinda-Bontang. Setelah itu, menyusul dibangun rest area di jalur-jalur yang lain. Rencananya, mereka akan berkunjung ke Rest Area Prangat Baru, Jumat ini.
Aksi ini lanjut Akmal, sekaligus kampanye bahwa tambang yang dikelola dengan baik akan menyejahterakan masyarakat.
“Langkah Forum PPM ini sekaligus kampanye bahwa tambang kalau dikelola dengan baik akan menyejahterakan masyarakat. Tambang yang buruk itu tambang ilegal,” tegas Akmal.
Bukan hanya Forum PPM Minerba, ke depan Akmal juga berharap agar aksi nyata juga dilakukan forum dari sektor yang lain, seperti Forum PPM Perkebunan.
“Saya ingin kompetisi jalan. Nanti saya minta juga PPM Perkebunan dan yang lain juga berbuat. Mari berkompetisi untuk membahagiakan rakyat,” pungkas Akmal. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahasiswi Unsoed Jadi Korban Eksploitasi Seksual
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti