jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun pemerintah jangan asal menaikan BBM, tanpa ada pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
“Secara pribadi, dari dulu saya dalam posisi yang setuju dengan pemerintah untuk mengurangi subsidi pada BBM,” ucap Anggota DPD Provinsi Bali I Gede Pasek Suardika kepada INDOPOS, Jakarta, Sabtu (15/11).
BACA JUGA: Perbankan Bangun Infrastruktur Bursa
Menurut Pasek, anggaran subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, dan pangan. Namun semua itu harus tepat sasaran atau diterima oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
“50 persen BBM bersubsidi itu digunakan masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sehingga kalau kita ngomong harga BBM, orang Papua serta Maluku itu tidak pernah mengeluhkannya karena yang mereka keluhkan adalah ketersediaannya,” kata Pasek.
BACA JUGA: Neraca Pembayaran Bergerak Positif
Ia menambahkan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah di Indonesia tidak maksimal karena diselundupkan ke luar negeri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena harga jualnya lebih tinggi. “Jadi rakyat selama ini mensubsidi penyelundup dan pemilik mobil pribadi yang relatif mampu di wilayah Jabodetabek,” kata Pasek.
Kalau ingin BBM bersubsidi selalu tersedia, sambungnya, maka harganya harus mendekati harga jual di beberapa negara sehingga tidak diselundupkan lagi. “Harga BBM seharusnya mendekati harga jual di negara-negara lain,” tegas Pasek.
Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman menambahkan, meskipun DPD mendukung kenaikan harga BBM. Namun ada syarat yang harus dijalankan, yakni komitmen pemerintah untuk memberantas mafia migas.
BACA JUGA: Subsidi BBM Dicabut, SPBU Asing Tertawa
“Jika tidak kenaikan harga BBM tersebut akan menguntungkan segelintir orang para pelaku penimbun BBM. Akibatnya rakyat kecil yang rugi karena dampak dari kenaikahn harga BBM adalah kenaikan harga kebutuhan pokok,” cetusnya.
Irman berharap agar kenaikan BBM benar-benar dihitung besarannya sehingga tidak memberatkan rakyat kecil. “Seperti berapa besar naiknya harga BBM harus dihitung terlebih dahulu,” ujar dia.
Selain itu, subsidi bagi masyarakat kecil masih perlu dipertahankan dalam postur APBN. Selama ini subsidi yang diberikan salah sasaran, betapa konsumtifnya bangsa Indonesia karena hampir 300 Triliun subsidi di knalpot.
“Saya mendukung APBN kita ada subsidi, tetapi subsidinya tepat sasaran,” ungkap senator asal Sumatera Barat itu.
Jika subsidi yang dimaksud bisa dialihkan untuk masyarakat yang tidak mampu, sambung Irman, dengan dana transfer untuk pemberdayaan masyarakat melalui infrastruktur di pedesaan, membuka lapangan pekerjaan, mendukung pertanian, dan pembangun transportasi lebih murah.
“Yang terpenting mendukung sekolah yang baik seperti beasiswa sehingga dana subsidi itu lebih efektif dirasakan oleh warga negara Indonesia,” saran dia. (fdi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... REI Perketat Anggota Baru
Redaktur : Tim Redaksi