jpnn.com - JAKARTA – Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku 2014-2019, Nono Sampono menyikapi wacana penghapusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, mengatakan bahwa hal tersebut adalah suatu cara berpikir mundur.
Sebagaimana diketahui Mukernas Partai Kebangkitan Bangsa, Jumat (5/2/2016) salah satu isu penting yang dibahas mengenai wacana pembubaran DPD RI.
BACA JUGA: WOW! Militer Indonesia Terkuat ke-12 di Dunia, Ini Buktinya...
“DPD RI terlahir dari semangat reformasi dan perubahan, dalam rangka penguatan sistim demokrasi, presidensial dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pemikiran penghapusan DPD RI adalah berpikir mundur, kalau mau maju kewenangan DPD RI harus diperkuat,” tegas pensiunan jenderal marinir berbintang tiga ini, kemarin.
Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD RI ini juga mengingatkan kembali tentang proses terbentuknya sebuah negara yang sangat dipengaruhi perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA: COBA NIH: 6 Cara Dapatkan "Keberuntungan" Menyambut Monyet Api
Menurutnya, negara bukan sebuah organ yang sekali jadi, melainkan akan berproses sesuai perjalanan waktu dan ruang, termasuk di dalamnya Konstitusi, turunan Undang-Undang dan aturannya. Tidak ada sesuatu hal yang bersifat kebenaran mutlak dan tidak bisa dikoreksi.
“Perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu terjadi, karena ada pepatah siapa yang tidak mau berubah akan dilindas oleh perubahan,” kata Nono Sampono.
BACA JUGA: Berbagai Makna Imlek, Boleh Percaya, Boleh Tidak
Anggota Komite I DPD RI yang membidangi Politik, Hukum dan HAM ini menilai argumentasi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai pembubaran DPD RI sangatlah lemah.
“Argumentasi yang disampaikan PKB sangat lemah,” kata Nono Sampono.
“Argumentasi hanya dilihat dari sisi efisiensi dan efektifitas, itupun belum tentu benar. PKB pun bukan representasi seluruh parpol yang ada di Indonesia, apalagi representasi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Anggota Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI ini.
Lebih lanjut, mantan Komandan Jenderal Korps Marinir TNI AL ini mengingatkan mengenai hak-hak politik rakyat yang perlu diakomodir.
“Kalau mau fair, tanya saja kepada rakyat, mana yang bermasalah, DPD RI atau DPR RI. Saya yakin rakyat akan dengan cerdas memutuskan siapa yang harus dibubarkan. Kita buat survey saja, akan lebih fair. Sekalian rakyat harus dilibatkan mengenai mana yang pantas dibubarkan. Karena dalam catatan, bahwa selama ini lebih dari 33 persen rakyat tidak mau memilih partai politik. Jadi, mau dikemanakan hak-hak politik rakyat?, ujar Nono Sampono.
Mantan Kepala Basarnas ini mengajak sesama senator di DPD RI untuk terus berjuang untuk kemajuan DPD RI, negara dan daerah.
“Teman-teman Senator tidak usah terlalu risau, tapi kita harus terus serius berjuang untuk memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk kepentingan Lembaga DPD-RI, penguatan sistem demokrasi dan sistem ketatanegaraan serta daerah, kata Nono Sampono.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Meraih Untung di Tahun Monyet Api, Coba Atur Fengsui Rumah
Redaktur : Tim Redaksi