jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) berharap pemilihan pemimpin MPR RI yang akan digelar pada hari ini Senin (6/10) bisa berjalan dengan baik dan menerapkan sistem-sistem demokrasi.
Tentunya, dengan tetap mengedepankan semangat musyawarah bersama untuk mufakat.
Harapan itu diungkapkan Sekretaris Kelompok DPD di MPR, Asri Anas menanggapi situasi terbaru jelang pemilihan pimpinan MPR RI.
BACA JUGA: KPK Dukung Keinginan PPATK Awasi Dana Desa
Senator asal Sulawesi Barat itu tidak memungkiri bahwa memang banyak pihak memperkirakan proses pemilihan pemimpin MPR akan berjalan alot.
Asri juga mengakui bahwa peluang anggota DPD untuk menjadi ketua MPR sangat terbuka lebar. Pasalnya DPD jauh lebih solid dibandingkan dengan DPR sebab posisi DPD dengan jumlah anggota terbesar di MPR akan sangat menentukan pemilihan pemimpin MPR.
Menurut Asri, DPD memiliki sejumlah senator yang berpengalaman di politik. Rekam jejak anggota DPD juga sangat baik sebab umumnya anggota DPD adalah eks politikus kredibel dan berpengalaman di sejumlah partai politik.
Banyak juga anggota DPD adalah mantan bupati, mantan gubernur, mantan anggota DPR, purnawirawan jenderal TNI/Polri, aktivis, tokoh masyarakat di daerah, dan sebagainya.
"Dari sembilan nama bakal calon ketua MPR yang direkomendasikan DPD mereka sangat kredibel dan track record-nya bagus. Ke-9 anggota DPD ini dihasilkan melalui rapat paripurna DPD RI," papar Asri dalam keterangan pers yang diterima INDOPOS (Grup JPNN).
BACA JUGA: PPATK Awasi Potensi Korupsi Dana Desa
Asri juga menyinggung soal rencana Koalisi Merah Putih (KMP) yang menginginkan seorang kader PPP yang kini menjadi anggota DPD RI untuk menjadi wakil ketua MPR dari DPD RI.
Menurut Asri, sah-sah saja kalau hal itu dilakukan KMP namun pada prinsipnya DPD baru akan memutuskan paket pemimpin MPR pada siang ini.
"Kami belum pernah rapat resmi dengan Koalisi Merah Putih. DPD tetap independen dan akan menyorong anggotanya yang dianggap kredibel untuk jadi pemimpin di MPR," tegasnya.
Karena itu, ditegaskanya, DPD RI pada prinsipnya menerima dan menghargai calon pemimpin MPR yang diajukan baik oleh Koalisi Merah Putih dan atau Koalisi Indonesia Hebat. Namun, DPD menghindari agar proses pemilihan berjalan secara demokratis dan mengedepankan sistem musyawarah untuk mufakat yang telah lama hilang dalam budaya demokrasi kita.
"Yang jelas DPD belum memutuskan satu nama pun. Rapat paripurna DPD kemarin baru memutuskan sembilan kandidat calon wakil ketua MPR. Di sinilah nanti DPD akan lebih berperan banyak memecah kebuntuan antara KMP dan KIH di MPR." papaprnya.
Karena itu, lanjutnya, sekaranglah saat yang tepat dilakukan dengan amandemen terbatas UUD 1945 agar DPD punya wewenang yang setara dengan DPR baik dalam legislasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan daerah. (dms)
BACA JUGA: SBY Minta Jokowi Memodernisasi Alutsista TNI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Sebut Kasus BBM Ilegal di Batam Sudah Kronis
Redaktur : Tim Redaksi