jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan sengketa lahan BUMN dengan masyarakat Tapung, Kabupaten Kampar, Riau telah tuntas. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V yang bersengketa dengan masyarakat adat di Kampar, dipastikan akan menyerahkan lahannya seluas lebih dari 2.800 hektare kepada rakyat di sana.
Hal ini disampaikan Sofyan usai mengikuti rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Rapat itu membahas percepatan penyelesaian sengketa pertanahan di seluruh daerah.
BACA JUGA: Jokowi Sentil Sengketa Lahan di Riau saat Rapat Kabinet
"Secara spesifik presiden minta selesaikan sengketa masyarkat dengan BUMN. Untuk hari ini sengketa masyarakat adat di Kampar dengan PTP selesai," kata Sofyan.
Diketahui, rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto beserta perwakilan kepala desa dan masyarakat adat.
BACA JUGA: Pencatutan Nama Komisioner Marak, KPU Riau Buka Posko Pengaduan
"Jadi untuk 2800 hektare tanah yang menjadi klaim masyarakat ulayat sudah diselesaikan, PTP melepaskan, kemudian akan diberikan haknya kepada masyarakat tersebut," jelas Sofyan.
Sengketa ini menurutnya sudah berjalan lama dan sekarang berhasil diselesaikan. Masalah tersebut juga sudah masuk ranah pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan tuntasnya sengketa ini, maka Pemda diminta mendata siapa saja yang berhak atas lahan tersebut.
BACA JUGA: Diupah Rp 100 Juta, Dua Kurir 50 Kg Sabu-sabu Ditangkap di Inhil
"Hari ini BUMN melepaskannya. Masyarakat diberikan hak milik dan kami minta pemda tulis siapa yang menerima. Kalau berapa luas tergantung berapa yang nerima. Intinya sengketa lahan 2.800 itu tuntas," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok, KPU Riau Gelar PSU dan PSL di Sejumlah TPS
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam