jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra mengkritisi Komisi IX DPR RI terkait vaksin nusantara.
Dia menilai komisi yang membidangi kesehatan itu cenderung mengabaikan penjelasan detail Kepala BPOM Penny K. Lukito terkait uji klinis fase I vaksin nusantara yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Azis Syamsuddin Minta Menkes dan BPOM Memprioritaskan Produksi Vaksin Nusantara
Menurut Leon, vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini, tetapi bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan.
Bahkan, Presiden Joko Widodo mendukung semua pengembangan vaksin, tetapi memercayakan evaluasi penilaiannya kepada BPOM.
BACA JUGA: Pelni Larang Ceramah, Komunitas Sarjana Hukum Muslim Bereaksi, Simak Kalimatnya
"Berdasarkan hasil uji klinis BPOM, ternyata vaksin nusantara ini belum lulus uji klinis fase satu. Ini berarti vaksin nusantara belum lulus penilaian oleh BPOM," ucap Leon dalam keterangannya kepada media, Minggu (11/4).
Oleh karena itu, Leon mengimbau semua pihak memahami bahwa vaksin harus memenuhi standar yang berlaku, serta melewati tahapan uji klinis secara benar mengacu prosedur yang telah ditetapkan.
BACA JUGA: Pelni Larang Ceramah dan Copot Pejabatnya, Bang Saleh: Kesannya Ada Kesalahan Besar
"Meskipun produk anak bangsa, tidak lantas asal-asalan sehingga bisa mengorbankan nyawa banyak orang karena dipolitisir," tegas Leon.
Dia pun mengingatkan agar jangan ada manuver atau politisasi yang cenderung membabi buta dari para wakil rakyat di Senayan terhadap vaksin yang awalnya bernama Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) itu.
Sebab, mengacu rekaman rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama BPOM pada 10 Maret dan 8 April yang viral di media sosial, tampak beberapa anggota dewan menekan atau mengintervensi BPOM.
"Wakil rakyat dari komisi kesehatan DPR RI seharusnya bisa memahami dengan utuh bahwa vaksin itu berbasis saintifik dan berisiko, sehingga sangat ketat pengaturannya. Sikap BPOM yang tetap memegang teguh peraturan harus didukung oleh semua pihak," ujar Leon.
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mendukung langkah Kepala Badan POM Penny Lukito belum memberikan izin uji klinis tahap dua vaksin nusantara.
"Kalau belum memenuhi kaidah klinis, ya, kepala BPOM akan bilang belum. Integritas Badan POM juga sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac," sebut Zubairi.
Dia mendukung penuh pengembangan obat dan vaksin dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi. Dia pun memuji ketegasan dan transparansi BPOM selama ini demi menjaga keamanan, mutu, efikasi dan manfaat vaksin.
"Publik harus diinformasikan dan dicerdaskan dengan penuh tanggung jawab tinggi dari kita semua," kata Zubairi. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad