Sentilan Jokowi Belum Tentu Tuntaskan Masalah BPJS Kesehatan

Jumat, 19 Oktober 2018 – 06:04 WIB
BPJS Kesehatan. Ilustrasi Foto: Idham Ama/Fajar/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay mengatakan sentilan Presiden Joko Widodo terhadap direktur utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris di acara Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Rabu (17/10), belum tentu menyelesaikan persoalan di lembaga non-profit tersebut.

Menurutnya, diperlukan upaya serius untuk mengevaluasi seluruh sistem operasional BPJS Kesehatan. Kendala-kendala yang ada harus dibuka secara keselurahan kepada publik.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Sentil Dirut BPJS Kesehatan di Kongres Persi

Dengan begitu, publik bisa memberikan masukan atau setidaknya tidak menjadi bagian dari masalah yang ada selama ini.

“Presiden Jokowi mungkin melihat persoalannya hanya sebatas defisit saja. Padahal, ini juga menyangkut berbagai kebijakan dan regulasi," ucap Saleh dikonfirmasi JPNN, Kamis (18/10).

BACA JUGA: Klaim BPJS buat Jantung Rp 9,25 Triliun, Jokowi: Gede Banget

Terkait masalah ini, lanjutnya, sudah banyak kajian dan masukan diberikan. Namun, pada kenyataannya, sampai sejauh ini belum ada perubahan.

Kelihatannya, kata dia, kebijakan yang dibuat dan diterapkan belum mampu menyelesaikan masalah fundamental BPJS Kesehatan.

BACA JUGA: Perintah Presiden, Pencairan Dana Gempa NTB Dipercepat

Sebagai lembaga jaminan sosial yang berorientasi non-profit, kata Saleh, maka orientasinya pelayanan sosial sehingga ada kesulitan tersendiri dalam menegakkan berbagai aturan.

"Termasuk penerapan sanksi-sanksi yang ada. Ini tentu berimplikasi pada kemampuan finansial BPJS. Akibatnya, setiap tahun selalu defisit, dan setiap defisit presiden tentu perlu turun tangan," jelasnya.

Karena itu legislator PAN ini menyarankan, sebaiknya pemerintah, DPR, dan beberapa lembaga terkait kembali duduk bersama untuk melakukan review terhadap seluruh sistem operasional BPJS Kesehatan. Berbagai aturan yang ada perlu dikaji kembali.

"Perlu juga dilakukan berbagai simulasi terkait sistem pembiayaan alternatif. Regulasi yang dianggap menghambat dan tidak fungsional perlu direvisi dan diperbaiki," tandas Saleh.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Indro Warkop Ucapkan Terima Kasih Pada Jokowi


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler