jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengkritisi film G30S/PKI. Pegiat hak asasi manusia (HAM) itu menyebut film yang dibuat pada masa Orde Baru tersebut menonjolkan Presiden Kedua RI Soeharto sebagai sosok heroik.
"Khusus terkait 65 (peristiwa 30 September 1965, red) memang terdapat semacam apa yang saya sebut sebagai fiksionalisasi sejarah," kata Usman dalam sebuah diskusi bertema Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik? yang digelar secara daring, Selasa (29/9).
BACA JUGA: Kisah Mencari Musik Horor Menyayat Hati Film G 30 S/PKI
Mantan koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu menuturkan, fiksionalisasi sejarah itu dimulai pada 1980-an melalui film, terutama film G30S PKI yang dinilainya kontroversial. Sebab, film itu diambil dari sejarah versi Orde Baru yang ditulis Nugroho Notosusanto.
Usman menambahkan, film G30S/PKI yang diproduksi pada awal 1980-an dan disetujui Presiden Soeharto pada 1983. "Ditayangkan secara resmi melalui televisi nasional pada 1984 hingga 1997," paparnya.
BACA JUGA: Begini Cerita Jajang C Noer Soal Pembuatan Film G 30 S/PKI
Lebih lanjut Usman mengatakan, fil m G30S berkisah tentang PKI yang mengudeta Presiden Pertama RI Soekarno. Dalam film itu juga digambarkan soal PKI menculik serta membunuh enam jenderal dan satu perwira TNI AD.
Syahdan, film itu menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan yang menumpas PKI. Selain itu, flm garapan sineas kondang Arifin C Noer itu juga dipakai oleh penguasa Orde Baru untuk mengingatkan masyarakat akan sadis dan brutalnya PKI.
BACA JUGA: Menurut Letjen Agus Widjojo, Polemik soal PKI Bersifat Politis untuk Menghancurkan Lawan
"Termasuk perempuan PKI di dalam membunuh di satu sisi. Dan di sisi lain betapa heroisnya, betapa pahlawannya laki-laki jenderal militer dalam hal ini Soeharto," kata dia.
Meski demikian, banyak kritik ilmiah terhadap versi sejarah yang menuduh PKI sebagai satu-satunya dalang dalam G30S. Oleh karena itu pada masa Presiden BJ Habibie, pemerintah memutuskan meninjau ulang film tersebut.
"Versi Orde Baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI itu kan ditinjau ulang oleh menteri penerangan era Presiden Habibie, Jenderal Yunus Yosfiah. Lalu ditinjau ulang oleh menteri pendidikan era Habibie ketika itu Juwono Sudarsono," ungkapnya.(tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga