jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alvin Lie menduga delay ataupun pembatalan sejumlah penerbangan Garuda Indonesia beberapa waktu lalu yang membuat ratusan penumpang marah bukan akibat letusan Gunung Agung dan penutupan Bandara Ngurah Rai di Bali. Menurutnya, ada dugaan delay dan pembatalan itu akibat penerapan sistem operasional baru serta mismanagement di maskapai pelat merah tersebut.
"Sistem penjadwalan kelihatannya bermasalah sehingga Garuda kesulitan melacak dan mengatur pesawat di mana, pilot di mana, awak kabin di mana. Erupsi, pilot dan lain-lain bukan alasan yang sebenarnya," ungkap Alvin.
BACA JUGA: Temui Jokowi, ORI Laporkan Hasil Pengawasan Pelayanan Publik
Untuk diketahui, Garuda sejak Agustus 2016 terikat kontrak dengan Sabre AirCentre Enterprise Operations untuk penerapan platform teknologi operasional dan awal pesawat. Kesepakatan kontrak guna menggantikan sistem lama itu digadang-gadang untuk menyempurnakan pelacakan pesawat, kontrol, pencegahan gangguan serta operasi manajemen awak kabin.
Alvin mengatakan, mestinya sistem baru bisa membuat pola pelayanan Garuda lebih baik. Tapi jika sistem baru belum sempurna, katanya, seharusnya sistem lama tidak langsung dimatikan.
BACA JUGA: Ingat, Infrastruktur Indonesia Not for Sale!
“Pada saat implementasi satu sistem baru, seharusnya sistem lama masih jalan, jadi dua-duanya jalan. Setelah sistem baru itu sudah terbukti lancar, yang lama dimatikan," ujar Alvin.
Mantan legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menyayangkan Garuda yang menerapkan sistem baru saat peak season. Sebab, banyak penumpang merasakan imbasnya ketika sistem baru belum sempurna.
BACA JUGA: Ini Penyebab Garuda Indonesia Delay Massal di Soetta
"Kalau mau beralih dari satu sistem ke sistem baru itu juga cari waktu yang tepat dong. Jangan peak season begini, kan dampaknya banyak penumpang yang ingin menggunakan," sambungnya.
Lebih jauh Alvin menyebut ada mismanagement di Garuda karena struktur direksi tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam board of directors (BOD) Garuda saat ini tidak ada direktur operasi, direktur teknik dan perawatan. Yang direktur produksi dan direktur kargo yang merupakan jabatan baru.
"Itu tidak diangkat dalam RUPS, dan itu tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Ini sudah berbulan-bulan tapi Garuda tidak menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat. Dua direktur itu ada, tapi tidak diangkat dalam RUPS, sehingga ada kelemahan aspek legal," beber Alvin.
Dia menduga kondisi itu tak lepas dari sosok Direktur Utama Garuda Pahala N Mansury. Sebab, Pahala notabene merupakan orang perbankan dan tak punya latar belakang dunia penerbangan.
"Jiwa bankir Pahala dibawa hingga Garuda. Akibatnya banyak pengurangan biaya yang menurunkan tingkat keselamatan. Bahkan saat ini, level safety Garuda Indonesia di bawah Lion Air Group. Padahal dalam industri penerbangan, faktor keselamatan menjadi modal utamanya," tuturnya.
Alvin pun mengimbau Garuda agar segera mematuhi perundangan-undangan yang berlaku. Sebab, mengelola maskapai penerbangan tidak bisa disamakan dengan menangani usaha lain.
“Khususnya persyaratan untuk direksi, karena airline membutuhkan seorang yang paham seluk beluk aviation industri. Bukan persyaratan kestrataan yang tidak berhubungan dengan hal yang akan dikelola. Sudah terbukti GA dipimpin oleh orang yang bukan di bidangnya dan hasilnya adalah hutang menggunung," papar Alvin.(dem/rmo/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maskapai Garuda Indonesia Delay Massal di Bandara Soetta
Redaktur & Reporter : Antoni