jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Afriadi Rosdi mengaku miris menyaksikan model kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, terlalu banyak fitnah, kampanye hitam (black campaign) dan politisasi suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
"Ajang kampanye yang seharusnya dipergunakan untuk mendidik dan mencerdaskan, malah dipergunakan untuk membodohi pemilih," ujar Afriadi kepada JPNN, Selasa (18/12).
BACA JUGA: PKS: Prabowo Bukan Pengin Indonesia Punah
Ketua Pusat Kajian Literasi Media itu menuturkan, pada masa kampanye Pilpres 2019 pemilih terkesan disuguhi hal-hal yang bersifat destruktif dan menganggu keharmonisan berbangsa. Sebagai contoh, muncul spanduk bertuliskan #JKWBersamaPKI di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
"Ini permainan politik populisme. Politikus populis memproduksi konten-konten kampanye mengikuti arus maunya masyarakat. Hampir tak ada tujuan mencerdaskan masyarakat dalam hal ini," ucapnya.
BACA JUGA: Yakinlah, Indonesia Bakal Terus Maju Tanpa Prabowo
Afriadi mengaku menangkap kesan kubu Prabowo Subianto -Sandiaga Uno memilih jurus populisme itu dalam kampanye Pilpres 2019 ini. Menurutnya, fokus kampanye kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 itu masih seputar isu-isu yang menjadi kegemaran dan tuntutan segmen pemilih yang mereka sasar seperti SARA dan ketidakpuasan publik di bidang ekonomi dengan menggunakan jurus politics of fear atau politik ketakutan.
Indikasinya adalah menggembar-gemborkan isu ekonomi makin sulit, hidup makin susah, perekonomian nasional dijajah asing dan aseng, hingga pribumi semakin terpinggirkan dari sumber-sumber penghidupan. "Dari catatan saya, hingga Desember ini ketakutan-ketakutan masyarakat berkaitan dengan aspek ekonomi diangkat secara intensif," ucapnya.
BACA JUGA: Timses Jokowi: Dukungan Gus Sholah Vitamin Buat Pemenangan
Di beberapa negara, kata Afriadi, penggunaan isu populisme kanan dengan bumbu politics of fear terbukti efektif. “Seperti terjadi di Amerika Serikat, Brasil dan Brexit. Tapi kisah gagalnya juga banyak, seperti terjadi di Perancis, Belanda dan Swedia," tuturnya.
Khusus untuk Indonesia, Afriadi mengaku masih meraba-raba apakah pola tersebut akan berhasil atau tidak. Pasalnya pola itu sukses saat Pilkada DKI meski gagal di Pilkada Jawa Barat.
"Apa pun hasilnya di Pilpres 2019, permainan isu SARA dan politics of fear ini akan merusak harmonisasi hidup berbangsa dan bernegara, dan membuat tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah runtuh. Itu sungguh hal yang buruk," pungkas Afriadi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo - Sandi Disarankan Berhenti Berpura-pura Jadi Korban
Redaktur & Reporter : Ken Girsang