jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan sekaligus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 kepada K/L serta Pemerintah Daerah, secara langsung di Istana Negara, serta secara virtual, Rabu (25/11) pagi.
Menpora RI Zainudin Amali hadir secara virtual dari Sitroom Lantai 9 Graha Pemuda Senayan Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Kemenpora RI Memfasilitasi Pelatnas PB Perbasi dan PB PJSI
Dalam arahannya, Presiden RI merinci bahwa APBN 2021 dititikberatkan pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.
“Penanganan Covid-19, utamanya fokus pada vaksinasi," tegas Presiden RI.
BACA JUGA: Jokowi Bagikan DIPA 2021 Rp 1.032 Triliun ke Semua Menteri, Minta Segera Dibelanjakan
Kedua, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, pemulihan ekonomi. "Terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha ini penting," tambahnya.
Keempat, meletakkan fondasi yang kuat dengan melakukan reformasi struktural.
BACA JUGA: Menpora Zainudin Amali Bangga NTB Banyak Menyumbang Atlet Nasional Berprestasi
"Reformasi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain, akan dilakukan," ucap Presiden RI Jokowi.
Presiden RI mengingatkan bahwa di saat krisis akibat situasi pandemi, di kala ekonomi lesu seperti sekarang, belanja pemerintah merupakan penggerak utama ekonomi baik di daerah maupun secara nasional, maka APBN harus segera digunakan, proses-proses lelang segera dilakukan.
"Bagi K/L dan daerah yang memiliki anggaran besar lakukan lelang sedini mungkin bulan Desember ini agar dapat menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021," kata Presiden RI mengingatkan.
Sebagaimana dilaporkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, APBN 2021 sebesar 2.750 triliun rupiah, dimana untuk K/L sebesar 1.032 triliun rupiah dan TKDD sebesar 795,5 triliun rupiah.
Menkeu dalam paparannya menekankan kondisi global, tidak dipungkiri akan mempengaruhi pada perekonomian Indonesia, kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia sudah mengalami perlambatan dan ini terlihat dari penerimaan perpajakan dari korporasi yang mengalami pelemahan.
Menurutnya, laju pertumbuhan yang lemah ini harus bisa kita hadapi dan netralisir salah satunya yang menjadi instrumen paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical terhadap pelemahan.
“APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucap Menkeu.(jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich