jpnn.com, JAKARTA - Wadah resmi pemuda dari 20 negara G20 atau KTT Y20 meminta pemerintah melakukan terobosan untuk memastikan penyebaran akses internet yang merata dengan harga yang terjangkau.
Hal itu merupakan salah satu rekomendasi mengenai isu-isu global terkait kesejahteraan anak muda di dunia yang telah diserahkan kepada pemerintah.
BACA JUGA: Delegasi Y20 Mengesahkan Communique di Gedung KAA Bandung, Simak!
Co-Chair Y20 Indonesia Budy Sugandi menyatakan pihaknya telah menyerahkan rekomendasi dari empat isu prioritas, yakni transformasi digital, lingkungan, ketenagakerjaan pemuda, serta keberagaman dan inklusi.
"KTT Y20 menegaskan akses internet adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh anak muda karena berkaitan erat dengan kehidupan mereka," ungkap Budy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (25/7).
BACA JUGA: Sambut Delegasi Y20, Gubernur Anies Sampaikan Pesan Penting Untuk Anak Muda
Menurutnya, pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital, karena seluruh sektor saat ini bergantung pada akses internet untuk beroperasi.
Hal ini menjadi masalah apabila penyebaran akses internet belum merata yang akan berdampak pada tingginya harga internet di beberapa wilayah.
BACA JUGA: Hadir dalam Forum KTT Y20, Puan Bakal Sampaikan Ide Pemuda kepada Jokowi
“Kemajuan teknologi digital berdampak pada generasi muda. Tetapi sejumlah kerangka kerja publik masih ambigu,” katanya.
Budy menyebutkan pemuda saat ini adalah “digital native” atau mereka yang lahir dan hidup dengan dunia digital.
Namun, akses internet yang tidak merata dan mahal akan menghambat potensi anak muda untuk membantu memajukan perkembangan dan pembangunan dunia.
“Sudah menjadi rahasia umum, masih banyak di daerah-daerah yg memiliki masalah internet baik karena lambat maupun mahal," ujar Budy.
Tak hanya itu, dia juga menilai banyak daerah juga belum memiliki akses listrik sebagai dasar dari kehidupan, termasuk menggunakan internet.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengejawantahkan amanat Pancasila terutama sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Budy.
Visiting Fellow ISEAS Maria Monica Wihardja mengatakan terdapat potensi konsekuensi negatif dari transformasi digital, yakni munculnya kesenjangan teknologi dan ekonomi.
“Isu-isu ini sebagian disebabkan oleh minimnya standar internasional. Di sinilah, G20 dapat melakukan intervensi untuk menetapkan norma dan standar internasional di sektor digital untuk memitigasi risiko ini,” jelas Monica.
Dirinya menambahkan bahwa puncak KTT G20 dan Y20 perlu menyepakati strategi untuk mengukur dampak dari transformasi digital.
Delegasi Y20 menegaskan akses internet adalah potensi terbesar untuk memberikan kesempatan belajar, bekerja, konektivitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi.
Rekomendasi kebijakan yang disusun oleh delegasi dan para pemuda Y20 mencakup tindakan untuk memastikan transisi yang adil, inklusif, dan berpusat pada perubahan masyarakat dan ekonomi menuju arah digital.
KTT Y20 yang digelar di Jakarta dan Bandung resmi berakhir dengan diserahkannya dokumen rekomendasi kebijakan (Communique) kepada perwakilan Republik Indonesia sebagai presidensi G20.
Communique tersebut diserahkan oleh co-chair Y20 Indonesia 2022, Rahayu Saraswati kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diwakili oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. (mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul