jpnn.com, LANDAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI menggelar sosialisasi program strategis di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, (25/5), dengan menerapkan protokol kesehatan dan cek usap antigen bagi seluruh peserta.
Materi sosialisasi kali ini adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria di Kabupaten Landak.
BACA JUGA: Anggota DPR RI Cornelis: Saya Langsung Memberikan Contoh
Hadir sebagai salah satu narasumber anggota Komisi II DPR RI Cornelis. Mantan gubernur Kalbar yang menjabat dua periode itu sekaligus menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 perwakilan masyarakat Kabupaten Landak.
Cornelis saat penyerahan sertipikat didampingi Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat Leo Latumena, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak Saumurdin.
BACA JUGA: ATR/BPN Gandeng KPK, Kejagung, dan Saber Pungli Beri Pelatihan Antikorupsi demi Pelayanan Bersih
Cornelis berharap masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini dapat kembali menyosialisasikan program-program terkait pertanahan.
Dia berkomitmen untuk menjadi mitra dan mendukung Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Kabupaten Landak sehingga program PTSL akan selesai cepat.
BACA JUGA: Menteri ATR/Kepala BPN: Ciptakan Nilai Tambah Setiap Hari
"Karena PTSL ini adalah program strategis nasional. Kami bisa selesaikan tiga tahun di Kabupaten Landak. Kami membantu Kementerian ATR/BPN dalam rangka meng-clear-kan hal seperti ini," kata Cornelis usai menyerahkan sertipikat tanah.
Sementara itu Leo Latumena menjelaskan saat ini ada empat program strategis Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan di Kalbar hingga 2021. Empat program itu ialah PTSL, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dan pengadaan tanah.
Adapun capaian Kanwil BPN Provinsi Kalbar yakni program PTSL sebanyak 105.071 bidang, redistribusi tanah 68.887 bidang, barang milik negara (BMN) 1.200 bidang, sertipikat hak atas tanah (SHAT) 2.378 bidang.
“Program ini sangat strategis sekali, terletak di daerah kawasan perbatasan," paparnya.
Terkait sosialisasi, Indra Gunawan melaporkan bahwa kegiatan ini juga akan dilaksanakan di 21 provinsi dan 34 kabupaten/kota. Kegiatan ini sebagai soliditas dan kekuatan masyarakat, serta Komisi II DPR RI dapat membantu menyosialisasikan program strategis di Kementerian ATR/BPN.
“Seperti yang diketahui saat ini sedang dilaksanakan reforma agraria yang merupakan program prioritas pemerintah untuk menghilangkan ketimpangan dalam kepemilikan tanah," tutur Indra Gunawan. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy