jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder untuk Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Jakarta, Rabu (12/4)
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan serap aspirasi ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan semua stakeholder.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Terima Kunjungan Dubes Arab Saudi, Bahas Hal Penting Ini
"Pertemuan pada hari ini merupakan wujud dari tindak lanjut pernyataan Presiden sekaligus merupakan pemenuhan dari amanat Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mengenai 'partisipasi publik yang bermakna'," ucap Sekjen Anwar.
Dia menambahkan, hasil serap aspirasi stakeholder itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses pembentukan RUU PPRT ini.
BACA JUGA: Terima Kunjungan Dubes Sri Langka untuk Indonesia, Begini Harapan Menaker Ida Fauziyah
Oleh karena itu, dalam forum serap aspirasi, dia berharap stakeholders bisa memberikan masukan dan saran untuk RUU PPRT ini seusai dengan realitas yang terjadi.
Sehingga ke depan PPRT sebagai sebuah profesi benar-benar terlindungi.
BACA JUGA: Sambut Mayday 2023 dengan Gelar Liga Futsal Pekerja, Begini Pesan Menaker Ida Fauziyah
"Kemnaker sangat terbuka menerima masukan, tanggapan, dan saran dari Bapak dan Ibu semua, baik secara langsung maupun tidak langsung atas RUU PPRT ini," kata dia. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menaker Ida Fauziyah Apresiasi Hibah Alat Berat PT IMIP Kepada BLK Morowali
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian