Serikat Pekerja BUMN Pilih Dukung Prabowo

JAKARTA - Satu per satu, dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden  mulai mengalirSetelah sebelumnya para petani sawit dan pedagang pasar, giliran serikat pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjatuhkan pilihan ke Prabowo.

Kamis (2/4), Aliansi Serikat Pekerja BUMN Kontra Privatisasi (ALKATRAS) medeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto agar terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2009

BACA JUGA: Ormas Serukan Pemilu Jurdil

Presiden ALKATRAS Ahmad Daryoko saat jumpa pers di Sekretariat DPP Serikat Pekerja PLN, Jakarta, menyatakan, alasan utama mendukung Prabowo lantaran mantan Danjen Kopassus ini dinilei sebagai satu-satunya capres yang memiliki langkah konkrit untuk menjadikan BUMN sebagai kekuatan ekonomi nasional"Kami dukung Prabowo yang menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan tonggak kebangkitan ekonomi," tegas Ahmad Daryoko.

Hadir dalam acara deklarasi itu sekitar 1000 pekerja di BUMN yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja seperti Federasi Serikat Pekerja (FSP) Pertamina, FSP PLN, FSP Bulog, FSP Perumnas dan FSP PTPN

BACA JUGA: Kunjungan Wisman ke Indonesia Menurun di Februari

ALKATRAS sendiri merupakan gabungan dari 90 Serikat Pekerja (SP) BUMN di seluruh Indonesia dan mengklaim memiliki 300 ribu anggota

Dalam kesempatan itu Ahmad Daryoko menegaskan, capres-capres yang lain tidak memiliki program-program yang riil untuk menyelamatkan perekonomian bangsa ini

BACA JUGA: Barindo Serahkan Bantuan Ibu Negara ke Situ Gintung

"Program capres yang lain itu hanya sembako murah, mengurangi pengangguran dan kemiskinanTapi tidak jelas, program-programnya apaYang pasti jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa BLT, bangsa pengemis," ungkap Daryoko yang juga Ketua FSP PLN.

Saat ditanya apakah karyawan BUMN tidak takut menghadapi resiko dari atasan karena mendukung Prabowo? Daryoko menegaskan, pihaknya telah siap dengan segala resiko“Kami siap dengan resiko apa pun, namanya juga langkah politik, mesti punya resikoKita melangkah seperti ini karena terpaksa, karena ingin bangsa ini bangkit, BUMN harus jadi lokomotif pembangunanSaat kita (pemilu) dulu netral-netral saja, malah jadi korbanYang penting, kami tidak melanggar UUKami ini kan demo, boleh saja kan,” jawab Daryoko yang juga karyawan PT PLN.

Terancam Sanksi
Tentu saja, manuver politis ALKATRAS membuat berang Kementrian BUMNSekretaris Kementerian BUMN mengaku telah memenaggil Dirut PLN sekaligus menegrusnya karena membiarakan kegiatan politis itu digelar di gedung PLN yang tak lain fasilitas milik negara"Yang mereka lakukan jelas-jelas menggunakan fasilitas BUMN," ujarnya.

Menurutnya, Direksi PLN harus bersikap tegasKarenanya Kementraian BUMN telah mengubungi Direksi PLN"Dan mereka akan melaksanakan instruksi dari Pak Menteri," tambah Said Didu.

Tak hanya itu, para aktifis serikat pekerja BUMN yang terang-terangan berpolitik praktis itu juga akan dikenai sanksi"Sanksinya akan diberikan oleh perusahaan, karena masing-masing berbeda ketentuannyaTapi merujuk pada UU Pemilu dan PP BUMN, karyawan BUMN dilarang melakukan kampanye," kata Said Didu.(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggito Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan