jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan nomor urut 02, Prabowo Subianto terlibat perdebatan terkait strategi mempertahankan harga komoditas perkebunan dan perikanan.
Dalam debat kelima Pilpres 2019, di The Sultan Hotel, Jakarta, Sabtu (13/4) malam, Jokowi menyatakan bahwa komoditas yang ada sudah terlalu lama bergantung kepada pasar luar negeri.
BACA JUGA: Debat Kelima Pilpres: Jokowi Utamakan Pemerataan ketimbang Pertumbuhan Ekonomi
Dia menambahkan, sudah terlalu lama pula mengekspor bahan mentah baik itu karet, kelapa sawit, perikanan, maupun hasil pertanian.
Karena itu, Jokowi mengungkap strategi ke depan adalah dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi.
BACA JUGA: Gading Marten: Semangat Pak Jokowi, Optimis Indonesia Maju
Menurut dia, perlu dibangun sebanyak-banyaknya pabrik pengolahan, pengalengan, sehingga bisa mengekspor barang olahan yang sudah di-packaging, labeling, maupun branding.
"Begitu juga komoditas perkebunan. Ke depan harus berani hilirisasi, mencegah agar ekspor tidak berbentuk mentahan. Minimal barang setengah jadi, atau kami tekankan dalam bentuk barang jadi," jelasnya.
BACA JUGA: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Dekat Area Debat Terakhir Capres
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, untuk bidang yang berkaitan dengan pertanian ini, anak-anak muda sekarang sudah membangun ekosistem online. Nah, ujar dia, kalau ini bisa disambungkan dengan offline pertanian maka akan memudahkan petani berhubungan dengan konsumen dan pembeli lewat digital ekonomi.
BACA JUGA: Debat Kelima Pilpres: Jokowi Utamakan Pemerataan ketimbang Pertumbuhan Ekonomi
Giliran Prabowo menjawab. Mantan Danjen Kopassus itu langsung memberikan kritikan keras. Dia menegaskan di sinilah letak permasalahannya karena melakukan deindustrialisasi. "Tidak ada strategi yang dijalankan pemerintah. Selama empat setengah tahun berkuasa kenapa izinkan impor," kata Prabowo.
Dia menyindir pemerintah yang tidak melakukan industrialisasi, tetapi hanya fokus infrastruktur. "Infrastruktur itu jangan-jangan mempermudah barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia ke luar negeri," katanya.
Prabowo memandang perlu ada reorientasi strategi pembangunan, kebijakan tegas menghentikan aliran uang ke luar negeri, dan fokus membangun industri di segala bidang.
Dia setuju upaya Jokowi untuk melakukan hilirisasi. Hanya saja, dia mempertanyakan kenapa selama 4,5 tahun berkuasa Jokowi tidak melakukan itu. Bahkan, kata Prabowo, Jokowi izinkan menterinya untuk memberi izin komoditas asing masuk.
Sandiaga Uno menimpali bahwa kuncinya adalah kewirausahaan dan kepastian usaha. "Bersama Prabowo - Sandi pemerintah kuat, tegas dan berpihak kepada pengusaha nasional," jelasnya.
Dia mengatakan, perlu menghadirkan kepastian usaha dan hukum, sehingga investasi mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi bisa terwujud.
Jokowi menjawab bahwa mengelola ekonomi makro dan mikro tentu berbeda. Menurut dia, dalam ekonomi makro, itu mengelola agregat produksi. Sisi permintaan dan penawaran harus dijaga. Kalau ekonomi mikro, hanya menjual dan membeli.
Nah, kata Jokowi, semua tidak semudah membalik telapak tangan. Semuanya memerlukan tahapan besar. "Itu yang saya kerjakan," tegasnya.
Dia mengatakan dengan pembangunan infrastruktur, akan terhubunglah kawasan industri, maupun pariwisata. Tidak mungkin begitu membangun infrastruktur, langsung mengekspor. "Perlu tahapan besar. Pertama tahapan besar itu adalah infrastruktur, kedua SDM, ketiga adalah reformasi struktural, keempat teknologi inovasi," katanya.
Prabowo menegaskan bahwa dia tidak menyalahkan Jokowi. Namun, kata Prabowo, ini merupakan kesalahan bangsa yang sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Karena itu, Prabowo menegaskan harus berani mengoreksi diri. "Kita salah jalan," tegasnya.
Prabowo mencontohkan, Republik Rakyat Tiongkok selama 40 tahun menghilangkan kemiskinan. Selama 40 tahun berani belajar.
"Saya tidak menyalahkan bapak. Ini kesalahan semua. Jadi kita ini salah jalan," katanya.
Prabowo menegaskan, harus kembali kepada UUD 1945 khususnya Pasal 33. Dia mengatakan perlu merencanakan pembangunan industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterahkan petani dan nelayan. "Saya tidak salahkan bapak. Ini kesalahan besar, presiden-presiden sebelum bapak. Kita semua harus bertanggung jawab," ungkap Prabowo. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi - Amin: Kami Wakafkan Diri untuk Rakyat
Redaktur & Reporter : Boy